Pertemuan di Cikini, Menteri PKP dan Gubernur Jabar Bahas Bedah Rumah hingga Rusunawa

apakabar.coid, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan informal sekaligus rapat di sebuah rumah makan kawasan Cikini, Selasa (31/3). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis, mulai dari bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, hingga pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Maruarar menjelaskan, salah satu fokus utama pembahasan adalah peluncuran program bedah rumah yang akan digelar pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan mendapatkan program ini agar rumah tidak layak huni bisa menjadi layak huni,” ujar Maruarar.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Program ini memberikan subsidi bunga bagi pelaku UMKM, kontraktor, developer, hingga toko bahan bangunan. Untuk masyarakat, tersedia pembiayaan rumah di bawah Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga rendah sekitar 0,5 persen.

Menurut Maruarar, dalam tiga bulan terakhir, penyaluran KUR perumahan telah mencapai sekitar Rp10 triliun secara nasional. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

“Artinya program ini benar-benar menggerakkan ekonomi, sesuai arahan Presiden untuk mendorong pertumbuhan secara masif,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga dibahas pengembangan rumah susun, termasuk proyek di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang dinilai memiliki lokasi strategis dengan akses fasilitas publik yang lengkap. Pemerintah menargetkan masyarakat segera dapat melakukan transaksi pembelian melalui skema inden.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seluas 45 hektare di Depok untuk pembangunan hunian vertikal. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan di wilayah penyangga Jakarta seperti Depok dan Bekasi.

Maruarar menambahkan, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam pembangunan rusun subsidi. Ia menyebut dalam lima tahun terakhir, realisasi pembiayaan rusun subsidi relatif kecil, namun tahun ini diharapkan terjadi lompatan besar dengan dukungan berbagai pihak.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menyoroti kendala akses masyarakat terhadap program bantuan rumah tidak layak huni yang selama ini harus melalui proses birokrasi berjenjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PKP akan meluncurkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat mengakses langsung program bedah rumah.

“Ke depan, siapa saja bisa melaporkan rumah tidak layak huni, baik pemilik, tetangga, tokoh masyarakat, hingga aktivis media sosial. Data akan diverifikasi dalam sistem,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, masyarakat cukup mengunggah kondisi rumah ke dalam aplikasi yang disediakan. Namun, tetap ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan lahan dan status sebagai masyarakat tidak mampu.

Dedi berharap inovasi ini dapat memperluas akses bantuan dan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jawa Barat.

"Ini langkah awal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan perumahan layak, terjangkau, dan merata bagi masyarakat," pungkasnya.