apakabar.co.id, SLEMAN – Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sleman 2024 kembali tercoreng praktik politik uang (money politics).
Tim pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut 01, Kustini-Sukamto (Kusuka) tertangkap tangan sedang mendata dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Sragan Banaran, Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah.
Aksi bagi-bagi uang untuk memilih Paslon Kusuka diketahui dilakukan pada Minggu (14/11) dini hari, yang mana waktu itu sudah memasuki masa tenang pasca-kampanye Pilkada.
Tim Kusuka yang terdiri dari Sutriyono, Poniman, Kasdana, Hari Sukaca, Iwan Purwanto, dan Suyatna ini langsung diamankan Kantor Kelurahan beserta barang buktinya. Enam orang lainnya berhasil kabur.
Barang bukti uang senilai Rp12 juta dan daftar nama penerima berhasil disita. Barang bukti tersebut diserahkan Lurah Sendangmulyo Budi Susanto kepada Kadiv PP dan Datin Bawaslu Kabupaten Sleman Antonius Hery Purwito.
Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku bagi-bagi uang untuk coblos Kusuka ini dilakukan serempak dini hari tadi di berbagai wilayah.
Adapun yang menjadi koordinator utama antara lain bernama Iskandar diduga dari kader Partai PAN.
“Kami hanya disuruh saja oleh Iskandar. Tugas kami hanya membagikan uang kepada nama-nama yang sudah terdaftar” ujar salah satu pelaku.
Diketahui, Raudi Akmal menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sleman yang juga merupakan anggota DPRD Sleman dan putra Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
Sementara, Lurah Sendangmulyo, Budi Susanto meminta Bawaslu bertindak tegas dan cepat atas pelanggaran ini.
Apalagi, lanjut dia, masyarakat Sendangmulyo sudah deklarasi berkomitmen menolak adanya politik uang.
“Kami sudah gencar mengkampanyekan tolak politik uang, jangan sampai kejadian ini menjadi preseden burik bahwa tidak ada sanksi apapun atas kejadian ini,” ujarnya.
Buktinya sudah sangat kuat, dan Bawaslu harus menindak tegas atas pelanggaran ini,” sambung Lurah Budi.
Sementara itu, Kadiv PP dan Datin Bawaslu Kabupaten Sleman Antonius Hery Purwito yang berada di lokasi kejadian mengaku akan menindaklanjuti atas temuan pelanggaran ini.
“Akan kami tidak lanjuti atas temuan yang berpotensi melanggar hukum ini. Akan tetapi semua ada mekanismenya, mohon percayakan ini pada kami Bawaslu,” ucap Hery.
Sementara, Tim Koalisi Paslon nomor urut 02 mengecam keras praktik politik uang yang digencarkan kubu Paslon nomor urut 01.
Ketua Tim Koalisi Koeswanto mengatakan, seluruh Partai politik pengusung Paslon 02 mengutuk terjadinya money politics di Pilkada Sleman.
“Money politics merusak demokrasi. Kami meminta kepada tim Kustini-Sukamto untuk menghentikan segala bentuk money politics di Sleman,” tegas Koeswanto.
Tim Koalisi juga menuntut Bawaslu dan Panwaslu agar makin ketat melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi money politics.
Penyelenggara Pilkada juga dituntut untuk memberikan sanksi sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tim Koalisi meminta Bawaslu, Panwaslu dan KPU harus tegas menegakkan aturan Perundang-undangan, harus ada sanksi tegas.
”Kami juga mengimbau kepada seluruh warga Sleman agar tidak menerima money politics, dan proaktif mengadukan kepada Bawaslu/Panwaslu jika terjadi politik uang di lingkungannya,” tandasnya.
