TOD, Solusi Hunian Masa Depan yang Butuh Kolaborasi dan Dukungan Pemerintah

Ilustrasi - Salah satu contoh hunian Transit Oriented Development (TOD) yang dikembangkan oleh Perum Perumnas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Foto: Perumnas

apakabar.co.id, JAKARTA – Konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan urbanisasi di kota-kota besar Indonesia. TOD merupakan konsep pembangunan hunian yang terintegrasi dengan simpul transportasi massal seperti stasiun kereta atau terminal, sehingga mendorong efisiensi mobilitas dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Perum Perumnas, sebagai pelopor pembangunan hunian berbasis TOD di Indonesia, menegaskan bahwa pengembangan konsep ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Wakil Direktur Utama Perumnas, Tambok Setyawati, menyatakan bahwa diperlukan penanganan yang terintegrasi serta kolaborasi erat antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pengembang, hingga pemilik lahan.

“Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka TOD bisa menjadi pengungkit pembangunan kota yang manusiawi, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Tambok di Jakarta, Selasa (20/5).

Perumnas terus mendorong model kemitraan yang adaptif agar kawasan TOD tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat yang inklusif dan memiliki daya saing tinggi. Konsep ini sudah mulai diwujudkan dalam beberapa proyek TOD Perumnas, terutama yang dibangun di titik nol kilometer dengan akses langsung ke stasiun KRL Jabodetabek.

Tambok juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan integrasi yang menyeluruh. Kolaborasi dengan pemilik lahan di sekitar kawasan TOD sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesatuan kawasan yang mendukung efisiensi mobilitas dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, Tambok menilai TOD bisa menjadi solusi nyata untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Dengan membangun hunian di sekitar transportasi publik, pemerintah dapat mengarahkan pembangunan rumah yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah dan menekan harga tanah di kawasan strategis.

Namun, implementasi konsep TOD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Praktisi tata kota sekaligus pendiri Urban+, Sofian Sibarani, mengungkapkan bahwa infrastruktur pendukung yang belum memadai menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, perencanaan kota selama ini belum sepenuhnya mengacu pada prinsip TOD sejak awal pembangunan.

Sibarani juga menyoroti kurangnya minat dari kalangan investor terhadap kawasan TOD. “Investor belum banyak yang melihat prospek TOD. Pemerintah harus mendorong, salah satunya dengan memberikan insentif, entah itu dalam bentuk pajak, subsidi, atau penyediaan lahan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menata fasilitas pendukung seperti akses jalan, jembatan, dan memastikan kebersihan kawasan. Menurutnya, TOD bukan hanya tentang membangun hunian dan jaringan transportasi, tetapi juga tentang mengembangkan kawasan secara menyeluruh agar nyaman, aman, dan menarik bagi masyarakat.

Sejauh ini, TOD merupakan konsep masa depan yang menjawab kebutuhan akan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah pesatnya pertumbuhan kota. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak dan peran aktif pemerintah sebagai penghubung dan fasilitator utama.

977 kali dilihat, 977 kunjungan hari ini
Editor: Jekson Simanjuntak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *