apakabar.co.id, JAKARTA – Kegelisahan terus dirasakan masyarakat penolak hauling di Muara Kate, pelosok Kalimantan Timur. Nyaris dua bulan, dalang dan pembunuh tetua Dayak Deah, Russell (60) belum juga terungkap.
Baru tadi, Minggu 29 Desember, Kabupaten Paser Kalimantan Timur tepat menginjak usia 56 tahun. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menghadiri langsung seremoni hari kelahiran Benuo Taka.
Sayangnya, Akmal sama sekali tak menyinggung mengenai tragedi kemanusiaan di Muara Kate, sebuah dusun di perbatasan Kaltim dengan Kalimantan Selatan itu.
Warga yang menolak kesewenang-wenangan truk-truk batu bara melintasi jalan negara hingga menimbulkan rentetan korban jiwa, tewas diserang orang tak dikenal.
Dalam pidatonya, Akmal cuma menyinggung peran strategis Paser dalam mendukung pembangunan ibu kota baru Nusantara di kabupaten tetangga, Penajam Paser Utara.
Selanjutnya ia berpesan warga untuk terus menjaga kedamaian daerah, harmoni sosial, serta budaya menghormati kearifan lokal sebagai jati diri Paser.
“Mari kita wujudkan bersama Paser yang kita cintai ini sebagai kabupaten yang membanggakan,” tutur Akmal di hadapan Bupati Paser Fahmi Fadli dan para tamu undangan.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Yuan menyayangkan sikap Pj Gubernur Akmal Malik. “Mungkin saja Pak Gubernur sudah lupa bahwa ada pejuang kemanusiaan seperti Paman Russel, selain ada para pejuang sebelum Kabupaten Paser lahir,” jelas Yuan dihubungi apakabar.co.id.
Di Paser, seharusnya Akmal turun langsung melihat kondisi warga Muara Kate. Warga di sana sampai hari ini masih setia menolak hauling. Bukan hanya melanggar Peraturan Daerah Kaltim nomor 10 tahun 2012, tapi juga karena membahayakan para pengguna jalan.
Perjuangan pun terus menyala di Muara Kate. Bahkan makin menuai apresiasi masyarakat luas. Sumbangan sembako, air hingga uang terus mengalir dari para pelintas jalan nasional. Mereka merasa aman. Semenjak warga Muara Kate mendirikan posko tak ada lagi lalu lalang raksasa jalanan pengangkut emas hitam.
“Seharusnya Pak Pj Gubernur memfasilitasi para keluarga untuk terus berjuang dan menyuarakan keadilan demi kepentingan terungkapnya pelaku kasus Muara Kate,” ujar Yuan.
Serupa Akmal, Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Nanang Avianto juga tak sama sekali menyinggung tragedi pembunuhan Russell saat jumpa pers akhir tahun, 31 Desember tadi. Bersama jajarannya, Nanang hanya menyampaikan sederet capaian dan kendala kerja-kerja kepolisian.
Memang, tidak ada peraturan yang mewajibkan hasil penyelidikan dipaparkan polisi ke publik. SP2HP (surat perkembangan penyelidikan) hanya diberikan pada pelapor.
“Tetapi dengan perkembangan sosial saat ini, kepolisian seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasil penyelidikan terkait kasus-kasus yang menjadi perhatian publik,” ujar Analis Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, Rabu pagi (1/1).
Kata Rukminto, ini penting. Sebagai wujud transparansi dan upaya pertanggungjawaban kepolisian pada masyarakat. Apalagi problem saat ini, negara tidak memiliki mekanisme atau peraturan perundangan untuk meminta pertanggungjawaban publik pada kepolisian.
“Parlemen kita juga lemah,” kata salah satu analis kepolisian yang pertama mencurigai kejanggalan kematian Brigadir Joshua pada tragedi Duren Tiga ini.
Publik, kata dia, melalui pers yang berintegritas dan media sosial harus terus bergerak dan bersuara. “Tekanan publik saat ini adalah satu-satunya jalan untuk meminta pertanggungjawaban kepolisian,” sambung Rukminto.
Rukminto sebenarnya tak heran dengan sikap pasif kepolisian. Ia pun lantas teringat pada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Polda ketika itu di bawah kepemimpinan Irjen Pol Nico Afinta begitu lambat merespons desakan publik.
Inilah contoh yang dimaksud Rukminto mengenai big problem di kepolisian terkait alpanya pertanggungjawaban polisi ke masyarakat.
“Yang kemudian hanya berlindung melalui prosedul legal formal atau normatif tanpa menyentuh rasa keadilan,” sambung Rukminto.
Namun begitu, belum terlambat kepolisian untuk berbenah. “Kalau polisi tidak serius justru akan memunculkan asumsi negatif pada kinerja kepolisian,” pungkas Rukminto.
Soal pembunuh bayaran dan kegelisahan warga
15 Desember nanti, tepat dua bulan tragedi Muara Kate. Tak hanya menewaskan Russell, para penyerang bersenjata tajam yang menggunakan masker dan menumpangi mobil ini juga berhasil melukai Anson hingga kritis.
Meski para pelakunya masih misterius, tapi penyerangan ini berkait erat gerakan warga menolak aktivitas PT Mantimin Coal Mining (MCM) menggunakan jalan negara sebagai lintasan batu bara.
Sudah sebulan belakangan posko didirikan warga secara swadaya guna menghalau truk-truk pengangkut emas hitam dari Kalimantan Selatan.
Posko ini adalah wujud kegeraman warga. Akhir Oktober 2024, seorang pendeta bernama Veronika tewas tertindih truk batu bara yang tak kuat menanjak.
1 September sebelumnya, seorang ustaz muda bernama Teddy yang baru saja menikah juga tewas diduga menjadi korban tabrak lari truk batu bara.
Sejak akhir 2023, warga se-Batu Kajang – desa yang berjarak 135 kilometer dari Kate – sejatinya sudah memblokade truk batu bara. Tak mempan. Truk-truk ini bahkan nekat menerobos barikade warga.
Pembunuhan Russel diduga dilakukan oleh orang terlatih. Buktinya, tak ada jejak yang ditinggalkan, mereka juga mengenali siapa motor penggerak warga, hingga mengetahui momen penjagaan melonggar. Lebih dari itu, polisi kesulitan untuk melacak keberadaan mereka melalui telepon genggam.
Jaringan advokasi tambang (Jatam) mengamini dugaan warga jika PT MCM berhubungan dengan tragedi ini. Apalagi MCM merupakan satu-satunya perusahaan yang diketahui mengajukan izin lintasan batu bara ke Pemkab Paser.
Dalam wawancara cegat saat jumpa pers akhir tahun tadi, Direktur Kriminal Umum Polda Kaltim, Kombes Pol Kristiaji belum bisa memastikan apakah benar eksekutor orang terlatih.
“Di sana itu 2G (jaringan seluler). Makanya kami kesulitan untuk melakukan tracing,” kata Kristiaji.
Tak adanya saksi jadi kendala terbesar lainnya. Korban hidup, kata dia, bahkan tidak mengenali pelaku.
“Menyebutkan ciri-ciri saja tidak bisa,” sambung Kristiaji.
“Nah, kesulitan kami di sini,” Kristiaji lagi.
Namun begitu, Kristiaji menggaransi penyelidikan akan terus berlanjut.
“Enggak dong [dihentikan] ini [penyelidikan] akan terus berlanjut, kita tetap pasang informan di sana,” ujarnya.
Saat kasus ini dikembangkan, polisi belum menemukan indikasi adanya tindak pidana korporasi.
“Pembunuhan biasa. Mungkin mereka berkelahi lalu kalah jumlah. Intinya informasi masih sangat tertutup,” pungkasnya.
Tahun berganti. Kegelisahan mulai terus dirasakan warga di Muara Kate.
Mereka berharap agar kasus ini segera terungkap demi tegaknya keadilan dan mengurangi kedukaan keluarga yang ditinggalkan.
Bila Polres Paser tak mampu, warga berharap kasus ini dilimpahkan saja ke Polda Kaltim. Jika Polda juga tak mampu, mereka meminta sebaiknya perkara ditangani langsung Mabes Polri.
“Kami sangat tidak puasa dengan hasil kerja polisi. Warga mulai gelisah,” kata perwakilan warga, Warta Linus, Rabu tadi pagi (1/1).
Lihat postingan ini di Instagram
Perjuangan menolak raksasa jalanan terus berlanjut di Muara Kate. Seperti tadi malam. Sweeping dilakukan warga seraya melakukan penjagaan pasca-insiden penyerangan.
“Ini kami terpaksa lakukan karena masih banyak truk yang lewat dengan beban berat saat tengah malam. Tapi, ternyata hanya membawa semen saja,” jelas Warta.
Sampai kapanpun, kata Russel, warga adat Muara Kate akan terus menolak jalan negara dijadikan lintasan batu bara.
“Soal Perda 10/2012 sudah tidak penting bagi kami. Karena sudah diabaikan sendiri oleh Pemprov Kaltim maupun Pemkab Paser. Mereka bukan cuma mengabaikan tapi bahkan merestui,” jelasnya.
