apakabar.co.id, JAKARTA – 17 hari sudah tragedi pembunuhan pemangku adat, Russel (60) di Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sampai kini belum ada titik terang siapa pembunuh pentolan warga penolak jalan batu bara itu.
Peneliti isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto melihat apa yang terjadi di Muara Kate adalah tragedi kemanusiaan.
“Komnas HAM harusnya proaktif untuk terjun langsung melakukan penyelidikan ke Kaltim,” kata Rukminto, Senin (2/12).
Penyelidikan independen Komnas HAM penting. Setidaknya sebagai pembanding kerja-kerja kepolisian.
“Segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Jangan sampai menunggu munculnya korban-korban lagi dari peristiwa serupa dan berulang,” kata Rukminto.
Russel tewas setelah diserang saat tertidur lelap di posko penjagaan angkutan batu bara di Muara Kate, Jumat 15 November 2024. Tak hanya Russel, penyerangan pada subuh buta itu juga melukai Anson, 55 tahun, warga adat lainnya.
Keduanya, bersama-sama warga Muara Kate lainnya sudah sejak Oktober 2024 belakangan mendirikan posko. Posko di perbatasan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur itu untuk menghalau setiap angkutan batu bara yang akan memasuki wilayah Paser.
Aksi blokade ini sebagai bentuk keresahan dan protes mereka. Mengacu Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 tahun 2012, seharusnya truk batu bara menggunakan jalan hauling mereka sendiri.
Namun sudah setahun belakangan truk-truk pengangkut emas hitam lalu lalang di jalan nasional dusun mereka. Bahkan, akhir Oktober lalu, seorang pendeta bernama Veronika tewas terlindas truk batu bara yang tak kuat menanjak.
Tewasnya Veronika menyusul peristiwa sebelumnya di mana seorang ustaz juga menjadi korban tabrak lari diduga truk batu bara. Lebih jauh ke belakang, warga di Batu Kajang juga harus mengambil risiko menghalau truk batu bara yang ngotot melintas.
Kini, setengah bulan sudah berlalu. Polisi belum juga berhasil mengungkap pelaku penyerangan maut di Muara Kate.
Banyak warga menduga. Kasus ini lamban mengingat beririsan langsung dengan perusahaan tambang. Maksudnya, diduga ada perusahaan tambang yang memerintahkan penyerangan warga di Muara Kate.
Lambatnya kerja kepolisian juga dikonfirmasi oleh Rukminto. Memang, kata dia, hal semacam ini selalu terjadi jika berkelindan dengan kepentingan oknum elit kepolisian.
“Kepolisian akan selalu lambat bila terkait dengan kepentingan-kepentingan di internalnya sendiri,” jelas dia.
Ini, sambung Rukminto, memang problem akut di kepolisian. Sebab lemahnya kontrol dan pengawasan kepada Korps Bhayangkara.
“DPR sebagai wakil rakyat nyaris tak punya nyali bila menyangkut elit kepolisian,” jelasnya.
Rukminto pun mendesak inspektur pengawasan umum dan divisi profesi dan pengawasan Mabes Polri lebih responsif. “Jangan nunggu viral dulu baru turun ke lapangan,” jelasnya.
Ia juga berharap banyak ke Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Sebagai lembaga pengawas polisi, Rukminto berharap Kompolnas tidak menutup mata dan telinga.
Dikonfirmasi sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah meminta waktu untuk melakukan pengecekan. “Saya cek dulu. Sudah ada pengaduan apa belum,” kata dia, Minggu (1/12).
Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kalimantan Timur, Siduani Nyuk mengonfirmasi jika surat permohonan ke Komnas HAM tengah disiapkan. “Saat ini sedang kami siapkan,” jelasnya, hari ini.
Sampai berita ini tayang, belum ada konfirmasi dari kepolisian mengenai progres perburuan pelaku penyerangan di Muara Kate.
