OPINI
Politik Bebas Aktif di Tengah Tatanan Dunia Multipolar Terfragmentasi
Oleh: Ngasiman Djoyonegoro*
Panggung geopolitik global hari ini memperlihatkan sebuah kontras yang cukup mendalam.
Di satu sisi, koridor diplomasi dan markas pertahanan disibukkan oleh kalkulasi transaksi alat utama sistem senjata (alutsista) bernilai puluhan miliar dolar.
Pada saat bersamaan, sepanjang September hingga Oktober 2026, gelombang unjuk rasa massa dan ketegangan sipil merebak di berbagai belahan dunia, mulai dari Paris (Prancis), Tirana (Albania), hingga Quito (Ekuador) dan La Paz (Bolivia).
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak melakukan modernisasi militer melalui skema multi-alignment.
Langkah ini mencakup komitmen pengadaan 24 unit jet tempur F-15EX dan 24 helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, 42 jet tempur Dassault Rafale dan kapal selam Scorpène Evolved dari Prancis, hingga rencana pengadaan jet tempur Chengdu J-10 senilai 9 miliar dolar AS dari China (SIPRI 2026).
Sementara itu, Reuters melaporkan ratusan ribu warga di Prancis turun ke jalan memblokir depo BBM serta pelabuhan sebagai bentuk penolakan atas pengetatan anggaran dan kenaikan harga energi.
Di Albania, aksi protes yang mendesak pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama turut diwarnai bentrokan di luar gedung pemerintahan, menurut laporan Euronews.
Dinamika yang mempertemukan besarnya anggaran pertahanan dengan gejolak sosial di tingkat publik ini mencerminkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam tatanan internasional yang kian terfragmentasi.
Tatanan dunia saat ini berada dalam fase pergeseran struktural yang mendasar. Integrasi ekonomi global yang terjalin erat dalam beberapa dekade terakhir berangsur melonggar dan terbelah menjadi blok-blok regional yang saling bersaing.
Analis geopolitik Ian Bremmer menggolongkan kondisi ini sebagai era G-Zero, sebuah situasi di mana tidak ada satu pun kekuatan utama yang dominan dalam mengarahkan agenda global, sehingga memicu lahirnya tatanan multipolar terfragmentasi (Eurasia Group, 2026).
Dalam pandangan International Monetary Fund (IMF), dunia sedang berhadapan dengan fragmentasi geoekonomi. Fenomena ini ditandai oleh pemanfaatan rantai pasok sebagai senjata, embargo teknologi, serta pembatasan komoditas strategis sebagai instrumen tekanan politik (IMF, 2026).
Lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun menghadapi tantangan besar dalam meredakan potensi konflik serta memulihkan kebebasan arus perdagangan (World Economic Forum 2026).
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dinamika pengaruh dan kontes kekuasaan antarnegara adidaya pasca-Perang Dingin tetap berlangsung dalam bentuk yang berbeda.
Bentuk perimbangan kekuatan tidak lagi berfokus pada pendudukan wilayah secara fisik, melainkan pada penguasaan atas ekosistem teknologi, sistem keuangan lintas negara, serta jalur distribusi energi.
Konflik yang berkepanjangan di Ukraina serta ketegangan di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz berdampak langsung pada guncangan harga energi ganda (double energy shock). Kondisi ini mendorong peningkatan biaya logistik global sekaligus memicu laju inflasi yang persisten (IMF, 2026).
Di tengah era yang terfragmentasi ini, orientasi pasar bebas mulai bergeser ke arah proteksionisme dan friend-shoring, yaitu sebuah strategi relokasi rantai pasok yang hanya melibatkan negara-negara sekutu atau mitra dengan pandangan politik sejalan.
Negara-negara besar tidak lagi mengejar efisiensi biaya semata, melainkan mengutamakan keamanan pasokan dan kepentingan geoekonomi domestik dibandingkan menjaga stabilitas kawasan secara menyeluruh.
Merespons lanskap global tersebut, pendekatan pragmatisme strategis yang diterapkan Indonesia melalui kebijakan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif menjadi pilihan yang dapat dipahami.
Pendekatan ini memandang diplomasi bukan sebagai keterikatan ideologi abadi, melainkan sebagai kemitraan berbasis manfaat praktis yang saling menguntungkan.
Indonesia bertindak fleksibel dengan mengejar hasil konkret bagi kepentingan nasional, seperti alih teknologi alutsista dan ketahanan energi, tanpa harus terikat pada aliansi politik satu blok saja.
Indonesia berupaya mengamankan posisi dalam rantai nilai global tanpa menggantungkan diri pada satu kutub kekuatan semata.
Hal ini terlihat dari diversifikasi pembelian alutsista dari negara-negara Barat maupun Timur. Dengan alasan ini pula, Indonesia tergabung dalam BRICS sejak 2025 dan terus mengupayakan mendorong perdamaian di Palestina.
Di sektor energi, Indonesia memperpanjang konsesi ExxonMobil di Blok Cepu hingga 2055 dengan nilai komitmen investasi sebesar 10 miliar dolar AS.
Pada saat bersamaan, pemerintah membuka ruang kerja sama impor minyak mentah dari Rusia serta menawarkan 138 blok eksplorasi migas kepada investor internasional (Kementerian ESDM, 2026).
Meski demikian, fleksibilitas diplomasi transaksional perlu dicermati secara berimbang. Doktrin ketahanan komprehensif mengingatkan bahwa ketahanan nasional tidak semata-mata diukur dari kesiapan militer di garis depan.
Ketahanan nasional yang kokoh berdiri di atas empat elemen yang saling melengkapi, yaitu ketahanan militer dan kedaulatan wilayah, stabilitas finansial dan ekonomi, stabilitas sosial-politik dan legitimasi negara, serta ketahanan energi, pangan, dan logistik (BAPPENAS, 2025).
Keterkaitan antar-elemen ini memegang peranan yang sangat krusial. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tantangan terhadap stabilitas suatu negara sering muncul dari kerapuhan kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri.
Transmisi krisis eksternal ke pasar keuangan domestik sering kali dipercepat oleh sentimen indikator global.
Kenaikan harga minyak dan pangan di pasar internasional yang menekan beban fiskal menjadi semakin sensitif saat timbul peringatan dari lembaga indeks dunia seperti MSCI mengenai transparansi dan likuiditas pasar modal.
Meski MSCI merupakan perusahaan terbuka dengan pemegang saham besar seperti Vanguard Group (AS) dan Temasek Holdings (Singapura), indeks yang diterbitkannya pernah mengguncang pasar saham di negara lain, seperti Rusia, Malaysia, dan Argentina.
Kombinasi antara risiko inflasi global dan potensi penurunan status indeks oleh MSCI dapat mendorong investor institusional asing melakukan rebalancing portofolio secara mendadak.
Arus pelarian modal (capital flight) yang tercipta dari dinamika tersebut berpotensi menekan stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekaligus melemahkan nilai tukar rupiah.
Dampak dari tekanan nilai tukar tersebut dapat melahirkan inflasi barang impor, meningkatkan biaya operasional sektor industri, dan berisiko memicu penyesuaian tenaga kerja di sektor riil (Bank Indonesia, 2026).
Terjadinya tekanan ekonomi di tingkat makro yang bersamaan dengan penurunan daya beli masyarakat dapat menciptakan kondisi sosial yang sensitif.
Masyarakat yang terdampak oleh inflasi cenderung membandingkan alokasi belanja negara untuk sektor pertahanan dengan pemenuhan kebutuhan dasar harian.
Aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa negara sepanjang tahun 2026 memberikan gambaran bagaimana dinamika biaya hidup dapat berkembang menjadi isu legitimasi politik.
Dalam ketatanegaraan, instabilitas sosial yang meluas tidak hanya mempengaruhi iklim investasi, tetapi juga dapat memicu dinamika politik di tingkat parlemen yang berdampak pada keberlanjutan jalannya pemerintahan.
Realitas ini memperlihatkan bahwa kekuatan militer dan stabilitas domestik merupakan dua bagian yang saling menopang dalam satu ekosistem kebangsaan.
Langkah memodernisasi alutsista memiliki arti penting untuk membangun daya tangkal (deterrence power) di tengah lingkungan regional yang dinamis. Namun, keberlanjutan pemeliharaan alutsista tersebut membutuhkan dukungan anggaran belanja yang sehat serta kondisi sosial yang kondusif.
Apabila stabilitas finansial dan sosial mengalami tekanan, maka daya tawar serta kesiapan pertahanan dapat terpengaruh secara tidak langsung. Penguatan kapasitas luar negeri idealnya berjalan seiring dengan pemeliharaan daya tahan ekonomi di dalam negeri.
Oleh sebab itu, tolok ukur keberhasilan diplomasi Indonesia di era multipolar terfragmentasi ini tidak hanya bertumpu pada banyaknya kesepakatan pengadaan alutsista atau pengamanan konsesi energi semata.
Pengadaan alutsista dari Amerika Serikat, Prancis, maupun China perlu diimbangi dengan pelaksanaan alih teknologi (transfer of technology) secara optimal. Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian serta kapasitas industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL dan PT DI.
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan dan energi domestik patut menempati porsi perhatian yang setara dengan pemenuhan alutsista.
Keberadaan program strategis seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi krusial dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan di tingkat lokal.
Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perluasan Sekolah Rakyat juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif untuk melindungi daya beli masyarakat rentan dari guncangan harga komoditas global.
Otoritas keuangan memegang peran strategis dalam mengawal stabilitas pasar modal serta nilai tukar dari arus fluktuasi global.
Tatanan dunia baru yang dipenuhi kompetisi geopolitik dan geoekonomi memang menghadirkan tantangan tersendiri bagi setiap negara.
Kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan Indonesia ditentukan oleh kecermatan pemerintah dalam mengelola keseimbangan antara agenda diplomasi luar negeri dan ketahanan ekonomi dalam negeri.
Kesiapsiagaan alutsista dalam menjaga kedaulatan negara, akan semakin optimal apabila ditopang oleh fundamental ekonomi nasional yang solid serta kesejahteraan masyarakat yang terjaga.
Strategi yang menyeluruh menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus melangkah secara optimistis. Melalui pertahanan rakyat semesta yang tangguh dan fundamental ekonomi yang stabil, Indonesia siap menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.
*) Analis intelijen, pertahanan dan keamanan
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY