OPINI

Rapor “Oke” Prabowo dan Jaraknya dari Kehidupan Rakyat

Penulis: Tim Redaksi
Kamis, 20 Agustus 2026 | 11:46 WIB

Oleh: Achmad Nur Hidayat*

Bisakah sebuah pemerintahan memberi nilai “oke” kepada dirinya sendiri ketika sebagian masyarakat masih merasakan ekonomi rumah tangga yang berat? Pertanyaan itu relevan setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut rapor hampir dua tahun pemerintahannya “oke”. Optimisme Presiden penting, tetapi dalam kebijakan publik, rapor pemerintah seharusnya ditentukan oleh perubahan kehidupan rakyat, bukan oleh banyaknya program atau besarnya anggaran.

Data terbaru memang menunjukkan ada kemajuan. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I-2026. Kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 juga turun menjadi 4,65 persen dengan 148,19 juta penduduk bekerja. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠)

Angka tersebut layak diapresiasi. Namun, persoalannya adalah apakah perbaikan statistik itu telah berubah menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan 5,29 persen belum dapat disebut transformasi ekonomi. Bahkan terdapat catatan penting di balik angka tersebut. Pada triwulan II-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dan menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Sepanjang semester I, konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 18,62 persen. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠) Artinya, APBN masih memainkan peranan sangat besar dalam menggerakkan ekonomi.

IKN Memang Tidak Perlu Lagi Menjadi Prioritas Nasional

Ini bukan sesuatu yang salah. Persoalannya muncul apabila belanja pemerintah menjadi mesin utama sementara investasi produktif, industri padat karya, produktivitas, dan daya beli masyarakat belum berakselerasi dengan kecepatan yang sama. Pemerintah menargetkan pertumbuhan menuju 8 persen. Dari 5,29 persen menuju 8 persen membutuhkan perubahan struktur ekonomi, bukan sekadar memperbesar belanja negara.

Pasar kerja memberikan gambaran yang lebih jelas. Memang, pengangguran tinggal 4,65 persen. Namun rata-rata upah buruh pada Mei 2026 hanya Rp3,39 juta per bulan. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠) Bahkan indikator manufaktur BPS menunjukkan paradoks menarik: Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur triwulan II-2026 sudah berada pada zona ekspansi 52,31, tetapi komponen tenaga kerjanya justru masih mengalami kontraksi. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠)

Inilah persoalan yang tidak terlihat jika pemerintah hanya membaca angka pertumbuhan. Ekonomi bisa tumbuh tanpa menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai.

Hal serupa terlihat pada kemiskinan. Penurunan menjadi 8,07 persen tentu merupakan prestasi. Tetapi Indonesia masih memiliki 22,93 juta penduduk miskin. Ketimpangan wilayah juga besar. Kemiskinan perkotaan sudah 6,34 persen, sementara perdesaan masih 10,67 persen. Lebih mengkhawatirkan, sejak September 2025 jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang 350 ribu orang, sedangkan di perdesaan hanya turun sekitar 80 ribu. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠)

Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah kemiskinan turun, tetapi siapa yang tertinggal dari proses pertumbuhan tersebut.

Dukungan Politik Belum Berarti Rakyat Tanpa Keluhan

Survei publik juga harus dibaca hati-hati. Indonesia Political Opinion mencatat 63 persen responden puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada survei 27 Juli sampai 3 Agustus 2026, terdiri atas 57 persen puas dan hanya 6 persen sangat puas. Sebanyak 35 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas. (Astakom.com⁠)

Survei lain bahkan menghasilkan angka kepuasan lebih tinggi. Perbedaan antar-survei merupakan alasan mengapa pemerintah sebaiknya tidak menjadikan approval rating sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Kepuasan politik dan kondisi ekonomi rumah tangga adalah dua hal berbeda.

Perdebatan Trump dan Fakta Biologi Vaksin MMR

Rakyat mengukur ekonomi dengan cara sederhana: apakah pekerjaan mudah diperoleh, apakah pendapatan cukup sampai akhir bulan, apakah harga pangan terjangkau, apakah cicilan dapat dibayar, dan apakah pendidikan anak semakin mudah dibiayai.

Karena itu, pemerintah keliru apabila menganggap jarak antara statistik makro dan keresahan masyarakat hanya sebagai persoalan komunikasi. Bisa jadi masalah sebenarnya adalah distribusi hasil pembangunan.

Rapor Harus Dibuka ke Publik

Pemerintah sebaiknya mengubah klaim “rapor oke” menjadi rapor kebijakan yang dapat diperiksa masyarakat. Gunakan Oktober 2024 sebagai baseline, kemudian publikasikan setiap enam bulan perkembangan target menuju 2029.

Untuk MBG, jangan berhenti menghitung jumlah porsi, tetapi ukur penurunan anemia dan perbaikan status gizi. Untuk lapangan kerja, bedakan pekerjaan sementara dengan tambahan pekerjaan bersih yang formal dan produktif. Untuk kemiskinan, jangan hanya menghitung mereka yang melewati garis kemiskinan, tetapi perhatikan pula kelompok rentan yang sewaktu-waktu dapat jatuh miskin kembali.

Dan yang terpenting, APBN harus dijaga agar tidak menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Pemerintah harus lebih agresif menciptakan investasi produktif, kepastian regulasi, industri padat karya, kredit UMKM, serta pekerjaan formal dengan upah yang meningkat.

Renungan Kemerdekaan: Masa Depan Demokrasi dan Hukum