EKBIS
Warung Kelontong Tergerus dengan Ekspansi Ritel Modern
apakabar.co.id, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Maksum memaparkan saat ini tengah terjadi penyusutan yang cukup masif jumlah warung kelontong di seluruh Indonesia.
Sebelumnya pada 2007 jumlah warung kelontong berjumlah 6,1 juta unit. Namun pada akhir 2025 jumlah terus menurun menjadi 3,9 juta unit. Dalam kurun waktu tersebut terjadi penyusutan sebanyak 2,2 juta warung kelontong mengalami gulung tikar.
APKLI menilai penyusutan jumlah warung kelontong tersebut disebabkan semakin pesatnya ekspansi ritel modern beserta longgarnya perizinan yang diberikan. Karena itu, kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat seperti warung kelontong.
"Kami tidak bermusuhan dengan ritel modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh. Ekonomi desa berputar untuk desa, ekonomi kecamatan untuk kecamatan," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta setelah melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantoro dikutip Jumat (27/2).
Dalam kesempatan itu, APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diperkuat kembali.
Ali menyoroti pentingnya penegakan aturan klasifikasi toko modern atau minimarket dengan luasan kurang dari 400 m2, supermarket 400-5.000 m2, dan hipermarket yang lebih dari 5.000 m2, serta penerapan zonasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.
Penataan pusat perbelanjaan, swalayan, atau toko modern itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Dalam PP 29/2021 ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta UMKM di wilayah tersebut.
Lokasi pendirian juga wajib mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu, toko modern diwajibkan bermitra dengan UMKM dalam pemasaran produk.
Ali juga menyoroti semangat Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang bertujuan menyederhanakan perizinan ritel modern tidak boleh mengorbankan daya saing usaha kecil.
Menurutnya, sejak kebijakan itu diberlakukan, lebih dari 2 juta warung kelontong gulung tikar akibat penyederhanaan izin usaha yang juga membuka jalan bagi ekspansi ritel modern.
Dalam audiensi tersebut, APKLI juga mendukung langkah pemerintah memperkuat program 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih sebagai hub ekonomi lokal.
"Ekosistem kopdes merah putih dengan warung kelontong dan kuliner akan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar," katanya.
Dalam kesempatan itu, Menkop menyatakan Kemenkop akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan penataan ritel modern.
"Usulan APKLI akan kita sampaikan menjadi kajian dengan teman-teman dari asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia dan kepala daerah untuk bisa mendudukkan masalah ini sebijaksana mungkin," jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY