OPINI
Reshuffle Jangan Nanggung
Oleh: Achmad Nur Hidayat*
Dua tahun cukup untuk menilai seorang menteri. Akan tetapi, apakah dua tahun juga cukup untuk memastikan bahwa yang bermasalah memang menterinya, bukan desain kebijakannya, koordinasi antarkementerian, atau target yang sejak awal terlalu ambisius?
Pertanyaan ini penting setelah Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan reshuffle menjelang dua tahun pemerintahannya.
Presiden menyebut dua tahun sebagai waktu yang cukup untuk membuktikan kemampuan dan menyinggung prinsip the right man in the right place, kompetensi, ketidakcocokan jabatan hingga persoalan hukum sebagai pertimbangan evaluasi kabinet.
Evaluasi tentu diperlukan. Akan tetapi, reshuffle tidak boleh berhenti pada siapa yang dipertahankan dan siapa yang diganti. Pertanyaan utamanya justru: setelah orangnya diganti, apa yang berubah?
Jika target tetap kabur, kewenangan tumpang tindih, koordinasi lambat dan indikator kinerja tidak jelas, menteri baru hanya akan duduk di kursi lama dengan persoalan lama.
Jangan Ukur dari Popularitas
Pemerintah sebenarnya memiliki basis objektif untuk mengevaluasi kabinet. RPJMN 20252029 telah menetapkan indikator pembangunan, target dan kementerian pengampunya. Oleh karena itu, evaluasi menteri semestinya berbasis delivery, bukan popularitas.
Ukuran dasarnya sederhana: apa targetnya, berapa yang tercapai, berapa biaya yang dikeluarkan, apa dampaknya kepada masyarakat, dan apa penyebab target tidak tercapai?
Prinsip ini penting karena kabinet sekarang sangat besar. Semakin banyak kementerian, semakin tinggi pula risiko koordinasi berlapis dan semakin kabur pertanggungjawaban ketika sebuah program tersendat.
Beberapa program memberikan gambaran. Realisasi FLPP hingga 21 September 2026 baru sekitar 154 ribu unit atau 44 persen dari target 350 ribu rumah. Angka tersebut tidak otomatis secara pasti Menteri Perumahan harus diganti.
Akan tetapi, pemerintah wajib menjawab di mana masalah sebenarnya: pembiayaan, lahan, perizinan, perbankan, pengembang, atau daya beli masyarakat.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga menghadapi tantangan serupa. Lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum. Persoalannya bukan lagi mendirikan koperasi, tetapi memastikan koperasi tersebut benar-benar beroperasi, memiliki transaksi, anggota aktif, omzet dan tata kelola yang sehat.
Jangan sampai indikator keberhasilan pemerintah berhenti pada jumlah badan hukum dan bangunan. Program Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan bahwa ukuran kuantitas tidak cukup.
Jangkauannya telah puluhan juta penerima, tetapi persoalan kebersihan, keamanan pangan dan kualitas pengawasan tetap harus diperhatikan. Ini artinya, keberhasilan program pemerintah tidak dapat hanya dihitung dari jumlah makanan yang dibagikan.
Reshuffle seharusnya mencari bottleneck, bukan mencari kambing hitam.
Kompetensi Versus Politik
Tidak realistis menganggap kabinet sepenuhnya steril dari pertimbangan politik. Pemerintahan presidensial membutuhkan dukungan koalisi. Akan tetapi, politik tidak boleh membatalkan kompetensi.
Formulanya harus jelas: politik boleh menentukan dari kelompok mana kandidat berasal, tetapi kompetensi menentukan apakah ia layak mengelola sebuah kementerian.
Kementerian yang mengelola anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah tidak dapat sekadar menjadi representasi kelompok politik.
Energi, fiskal, industri, perdagangan, pangan dan kesehatan memerlukan penguasaan substansi sekaligus kemampuan manajerial. Tantangannya juga masih besar. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 memang mencapai 5,29 persen.
Namun PMI manufaktur Agustus berada di 49,8 atau kembali memasuki wilayah kontraksi. Penerimaan pajak sampai akhir Agustus juga baru mencapai sekitar 59,8 persen dari target APBN.
Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah tidak hitam-putih. Ada capaian, tetapi ada pula target yang membutuhkan percepatan.
Oleh karena itu, tiga tahun berikutnya membutuhkan menteri yang bukan hanya loyal, tetapi mampu mengubah arahan Presiden menjadi hasil konkret.
Ganti Menteri, Ganti Cara Kerja
Reshuffle paling tidak produktif adalah ketika pejabat baru datang, mengganti pejabat di bawahnya, mengubah slogan dan nama program, tetapi strategi tetap sama.
Setiap pergantian menteri seharusnya disertai handover memorandum berisi posisi target, realisasi anggaran, regulasi tertunda, risiko program dan keputusan yang harus diambil dalam 100 hari pertama.
Program yang efektif diteruskan. Program yang bermasalah diperbaiki. Program yang terbukti tidak efektif harus berani dihentikan. Presiden juga dapat menggunakan score card kabinet secara periodik.
Publik sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan gosip siapa yang akan dicopot. Publik membutuhkan jawaban atas target kementerian, realisasi, biaya, keterlambatan dan tindakan korektif pemerintah.
Dua tahun memang cukup untuk mengevaluasi kabinet. Akan tetapi, ukuran keberhasilan reshuffle bukan berapa banyak menteri diganti.
Ukurannya adalah apakah setelah reshuffle rumah rakyat lebih cepat tersedia, koperasi benar-benar beroperasi, program gizi lebih aman, industri menciptakan pekerjaan lebih produktif, penerimaan negara membaik, dan koordinasi pemerintah menjadi lebih sederhana.
Reshuffle harus menjadi koreksi terhadap mesin pemerintahan: target diperjelas, kewenangan dirapikan, koordinasi dipangkas dan pejabat ditempatkan berdasarkan kompetensi.
Barulah prinsip the right man in the right place memiliki makna.
Bukan sekadar mencari orang baru, tetapi memastikan orang yang tepat bekerja dengan target yang tepat dan sistem yang memungkinkan dirinya menghasilkan perubahan.
*) Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY