EKBIS

Audit Tambang IRMA Belum Mampu Dorong Perubahan di Industri Pertambangan

Mekanisme audit tambang IRMA dinilai belum sepenuhnya mampu menekan perusahaan tambang agar memperbaiki kinerja lingkungan dan sosialnya.

Penulis: Tim Redaksi
Minggu, 8 Maret 2026 | 13:05 WIB

Ilustrasi - Foto udara areal pascatambang nikel di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Foto: ANTARA

apakabar.co.id, JAKARTA– Standar tambang global Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri pertambangan. Namun, mekanisme audit tambang IRMA dinilai belum sepenuhnya mampu menekan perusahaan tambang agar memperbaiki kinerja lingkungan dan sosialnya.

Staf Peneliti Direktorat Tambang dan Energi Yayasan Auriga Nusantara, Ki Bagus Hadikusumo, menjelaskan IRMA merupakan salah satu standar internasional yang menilai praktik pertambangan dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, hak asasi manusia (HAM), hingga tata kelola bisnis.

"IRMA sebenarnya melakukan audit yang sangat ketat terhadap perusahaan tambang. Tapi mereka sengaja menghindari agar hasilnya dianggap sebagai sertifikasi perusahaan," kata Ki Bagus di Jakarta, Rabu (25/2).

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan karena mekanisme sertifikasi sering kali justru menjadi legitimasi bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis.

"Kalau sudah dapat sertifikat, kadang itu menjadi lampu hijau bagi perusahaan untuk memperluas operasinya. IRMA ingin menghindari itu," ujarnya.

Sebagai gantinya, audit tambang IRMA dirancang untuk menciptakan tekanan dari pasar. Hasil audit dipublikasikan secara terbuka agar investor, pembeli komoditas, dan publik dapat menilai kinerja perusahaan tambang.

"Harapannya, investor atau pembeli bisa melihat hasil audit itu dan menjadikannya bahan pertimbangan apakah mereka akan melanjutkan kerja sama atau tidak," jelas Ki Bagus.

Sistem penilaian terbuka

Dalam prosesnya, IRMA menerapkan sistem penilaian atau scoring yang cukup rinci. Setiap perusahaan dinilai berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek lingkungan, sosial, hingga tata kelola.

Menurut Ki Bagus, salah satu keunggulan standar tambang global IRMA adalah transparansi dalam proses auditnya.

"IRMA cukup terbuka. Mekanisme auditnya, komponen yang dinilai, sampai data hasil penilaiannya bisa diakses publik," paparnya.

Meski demikian, ia menilai sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah efektivitas hasil audit dalam memengaruhi keputusan pasar.

Selama ini, kata dia, banyak laporan audit perusahaan tambang yang akhirnya hanya menjadi bagian dari laporan tahunan perusahaan.

"Hasil audit sering kali hanya menjadi bagian dari annual report perusahaan untuk memperbaiki citra. Belum tentu investor atau pembeli benar-benar menjadikannya dasar untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau membeli komoditasnya,” ujarnya.

Tantangan dalam proses audit

Selain itu, proses audit juga memerlukan penilai yang memiliki pemahaman mendalam mengenai industri tambang dan isu keberlanjutan.

Ki Bagus mencontohkan pengalaman dalam melakukan penilaian menggunakan Responsible Mining Index terhadap sejumlah perusahaan tambang.

Menurut dia, penilaian yang dilakukan tanpa kepekaan terhadap isu lingkungan, sosial, dan ekonomi sering kali hanya menghasilkan gambaran permukaan.

"Kalau asessor tidak punya kepekaan pada tiga aspek itu, hasilnya bisa berbeda. Kadang penilaian hanya berdasarkan laporan perusahaan atau publikasi resmi," kata dia.

Padahal, menurut Ki Bagus, penilaian yang lebih komprehensif membutuhkan verifikasi silang dengan berbagai sumber data lain di luar laporan perusahaan.

"Kalau orang yang melakukan assessment punya kepekaan, dia akan membandingkan data perusahaan dengan data publik lain yang tersedia," terangnyw.

Peran masyarakat sipil

Ki Bagus juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses audit IRMA pertambangan. Tanpa pengawasan dari organisasi masyarakat sipil (CSO), hasil audit dikhawatirkan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia mencontohkan salah satu audit tambang yang dilakukan lembaga auditor pihak ketiga pada akhir 2025. Dalam kasus tersebut, audit lapangan hanya dilakukan selama sekitar satu minggu.

"Untuk site tambang yang luas dan memiliki sejarah panjang, satu minggu tentu sangat terbatas untuk memahami seluruh persoalan sosial dan lingkungannya," kata dia.

Karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta agar audit lapangan dilakukan kembali untuk memastikan hasil penilaian lebih akurat.

Menurut Ki Bagus, persoalan sosial dan lingkungan di kawasan tambang sering kali memiliki lapisan sejarah yang panjang, termasuk konflik lahan dan dampak pembangunan infrastruktur tambang.

"Misalnya soal penggunaan energi terbarukan. Secara teknis perusahaan bisa terlihat baik karena menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Tapi kalau ditelusuri, pembangunan fasilitas itu pada masa lalu juga bisa menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat," paparnya.

Dorong standar rantai pasok

Auriga Nusantara sendiri bergabung dalam IRMA sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Salah satu tujuannya adalah membuka komunikasi dengan perusahaan global yang menjadi pembeli komoditas tambang.

Beberapa perusahaan yang tergabung dalam jaringan IRMA antara lain Tesla, Volkswagen (VW), dan Ford, serta sejumlah perusahaan teknologi internasional.

"Dengan menjadi bagian dari IRMA, kami bisa menyampaikan langsung kepada buyer bahwa rantai pasok mereka, termasuk yang berasal dari Indonesia, masih memiliki persoalan lingkungan dan HAM," ungkap Ki Bagus.

Ia menyebut, komunikasi sejauh ini telah dilakukan dengan Tesla terkait rantai pasok nikel dari beberapa kawasan industri di Indonesia, seperti IMIP dan IWIP.

Menurut Ki Bagus, perusahaan global tersebut mulai menunjukkan komitmen untuk memperketat standar environmental, social, and governance (ESG) dalam rantai pasoknya.

"Komitmen itu memang masih relatif baru, sekitar 2024 atau awal 2025. Tapi kalau terus didorong, harapannya standar ESG di rantai pasok tambang akan semakin ketat," tegasnya.

Ke depan, ia berharap audit tambang IRMA dapat menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan standar baru dalam industri pertambangan global.

"Targetnya adalah menciptakan pasar yang lebih kritis. Kalau sebuah komoditas masih terkait dengan pelanggaran HAM atau pencemaran lingkungan, seharusnya pasar tidak lagi menerimanya," pungkas Ki Bagus.

Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK