Pemkab Tapin-BPN Tata Aset Tanah Daerah

apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat penataan aset tanah daerah melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapin.

Kerja sama tersebut mencakup sinergi tugas dan fungsi bidang pertanahan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Tapin melalui Badan Pendapatan Daerah dengan BPN Kabupaten Tapin.

Dalam kesempatan yang sama, BPN menyerahkan 184 sertifikat, Kamis (17/9/2026) usai melaksanakan upacara memperingati hari perhubungan Nasional ke 65 tahun 2026 berlangsung di halaman Kantor Bupati Tapin.

Penandatangan langsung Bupati Tapin Yamani dan Kepala BPN Tapin Zainal Ilmi disaksikan Wakil Bupati Tapin Juanda dan Kepala Bapenda Tapin Zainal Aqli.

Bupati Tapin Yamani mengatakan, kerjasama dengan BPN penting untuk mempercepat proses administrasi dan penerbitan dokumen pertanahan, khususnya terhadap aset milik pemerintah daerah.

“Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik, terutama dalam proses penerbitan surat-surat dari BPN,” kata Yamani seusai kegiatan di halaman Kantor Bupati Tapin, Kamis (17/9/2026).

Menurut Yamani, penyerahan 184 sertifikat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aset tanah memiliki dokumen yang jelas. Pendataan terhadap aset lain yang belum tercatat atau masih dalam proses administrasi juga terus dilakukan.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan surat-surat tanah aset Pemda Tapin sebanyak 184 buah. Pendataan terhadap aset yang belum masuk atau masih tertinggal akan terus dilanjutkan,” ujarnya.

Selain penataan aset, Yamani berharap sinergi dengan BPN dapat mendukung program pemerintah di bidang perumahan, termasuk program rumah tidak layak huni (RTLH).

Kami berharap program-program BPN dapat berjalan dengan baik, termasuk yang berkaitan dengan RTLH,” kata Yamani.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Tapin Zainal Ilmi mengatakan BPN juga terus menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk 2026, target yang ditetapkan sebanyak 1.000 bidang dan menurut dia telah terealisasi seluruhnya.

“Untuk PTSL tahun 2026 sebanyak 1.000 bidang, alhamdulillah sudah terealisasi 100 persen. Tahun 2027 juga akan kami siapkan dan kami siap melaksanakannya,” kata Zainal.

BPN Tapin, lanjut Zainal, juga mendukung program pemerintah daerah di bidang perumahan, termasuk bedah rumah. Selain itu, penyelesaian kegiatan pertanahan tetap dikebut hingga akhir tahun.

“Untuk 200 bidang akan kami selesaikan sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Kerja sama Pemkab Tapin dan BPN tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat layanan pertanahan, tetapi juga memperkuat kepastian administrasi dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Dengan data dan dokumen pertanahan yang lebih tertib, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengelola aset untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan.