NEWS
DPR Desak Audit Keselamatan Helikopter Penanggulangan Bencana
apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahdalena mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan operasi penanggulangan bencana, menyusul kecelakaan helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Mahdalena mengatakan audit diperlukan untuk memastikan kelaikan armada penerbangan, penerapan prosedur operasional, serta perlindungan keselamatan personel yang bertugas dalam operasi kebencanaan.
Desakan tersebut menyusul jatuhnya helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma dengan registrasi VH-HGM di perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11).
Kecelakaan yang terjadi saat manuver pengambilan air menggunakan perangkat bambi bucket tersebut mengakibatkan seorang petugas Helicopter Landing Officer (HLO), Yayan Supyansuri, meninggal dunia.
"Keselamatan nyawa para petugas di garis depan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Negara harus memastikan setiap operasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat," kata Mahdalena dalam keterangan tertulisnya, di Bima, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai kecelakaan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi prosedur keselamatan, pengawasan operasional, dan kelaikan armada yang digunakan dalam misi penanggulangan bencana.
DPR Dapil 1 NTB itu mengingatkan BNPB telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan keselamatan personel, di antaranya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).
Regulasi tersebut, menurut dia, mengamanatkan pemenuhan jaminan keamanan dan keselamatan personel serta penyediaan sarana perlindungan diri bagi petugas penanggulangan bencana.
Selain itu, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana mengatur keberadaan Safety Officer atau petugas keselamatan yang bertugas menilai risiko dan memastikan operasi dihentikan apabila membahayakan personel.
Ia juga merujuk Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan dan Petugas Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
"Regulasi keselamatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Semua ketentuan harus benar-benar diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, perlindungan personel, hingga pengawasan kelaikan peralatan dan armada," ujarnya.
Mahdalena meminta pemerintah segera melakukan audit kelaikan terbang (airworthiness) secara independen terhadap helikopter yang digunakan dalam operasi pemadaman karhutla.
Ia juga meminta armada sejenis yang memiliki potensi risiko dievaluasi dan, apabila diperlukan, dihentikan sementara operasionalnya hingga dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.
Selain pemeriksaan armada, pemerintah diminta memperketat manajemen risiko serta pengaturan batas waktu tugas penerbangan (flight duty period) bagi pilot dan kru.
Menurut dia, pengaturan tersebut penting untuk mencegah kelelahan fisik (fatigue), terutama ketika petugas menjalankan misi di tengah paparan asap pekat, medan sulit, dan keterbatasan jarak pandang.
"Negara dan BNPB wajib memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa di garis depan penanggulangan bencana. Jangan sampai ada korban jiwa berikutnya akibat kelalaian dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan," kata Mahdalena.
Anggota Komisi
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Mahdalena
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Kalimantan Selatan
Desakan
Eurocopter
Super Puma
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY