Menpora Erick Soroti Fasilitas Olahraga Mangkrak, Minta Sinergi Kementerian

apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyoroti pembangunan fasilitas olahraga yang tidak diimbangi perawatan dan pemanfaatan optimal. 

Ia mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian proyek. Setiap pembangunan harus didasarkan pada perencanaan matang, riset, serta kebutuhan masyarakat agar fasilitas yang tersedia dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak berakhir terbengkalai.

Hal tersebut disampaikan Erick dalam pertemuan bersama perwakilan dinas pemuda dan olahraga (Dispora) dari berbagai daerah di Jakarta, Kamis (15/10). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyelaraskan kebijakan dan program olahraga serta kepemudaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan sampai uang yang kita gunakan untuk berbagai kegiatan, yang semuanya berasal dari uang rakyat melalui pajak, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Erick.

Ia menilai, persoalan fasilitas olahraga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kemenpora dapat memberikan rekomendasi pembangunan, tetapi pelaksanaannya harus disertai komitmen pengelolaan dan perawatan setelah fasilitas selesai dibangun.

Erick mencontohkan pembangunan fasilitas oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang perlu diikuti kejelasan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatannya. Menurut dia, fasilitas yang semestinya mendukung aktivitas masyarakat tidak boleh berubah menjadi bangunan terbengkalai.

“Jangan sampai fasilitas yang seharusnya bisa digunakan dan memberikan kemaslahatan justru hanya menjadi menara gading yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan,” katanya.

Untuk memperkuat koordinasi, Erick menyepakati pertemuan konsolidasi antara Kemenpora dan Dispora seluruh daerah dilaksanakan setahun sekali. Sementara itu, pertemuan bulanan akan digelar dengan pembahasan tematik sesuai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi daerah.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan pusat bisa diterapkan secara efektif di tingkat daerah