China Dukung Proses Konstitusional Iran dalam Pemilihan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan di Iran merupakan urusan internal negara tersebut dan harus dihormati oleh komunitas internasional.

"Pemilihan pemimpin baru itu adalah keputusan yang dibuat oleh Iran sesuai dengan konstitusi negaranya," kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (9/3).

Ia juga menegaskan bahwa China menolak segala bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Menurutnya, kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Iran harus dihormati oleh semua pihak.

Pernyataan Beijing muncul setelah Iran secara resmi menetapkan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru negara tersebut. Ulama berusia 56 tahun itu menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu. 

Pengangkatan Mojtaba menjadikannya pemimpin tertinggi ketiga sejak Revolusi Islam Iran pada 1979. Ia dipilih oleh Majelis Ahli, lembaga yang terdiri dari 88 ulama dan memiliki kewenangan konstitusional untuk menunjuk pemimpin tertinggi negara.

Majelis tersebut berperan sebagai otoritas yang menentukan siapa yang dianggap memiliki legitimasi keagamaan dan politik untuk memimpin Republik Islam Iran.

Meskipun proses pemilihannya mengikuti mekanisme konstitusional, latar belakang keluarga Mojtaba telah lama menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan suksesi kepemimpinan di Iran. Sebagai putra dari pemimpin sebelumnya, namanya sering disebut dalam berbagai diskusi tentang masa depan kepemimpinan negara itu.

Namun secara formal, pengangkatannya tidak melalui sistem pewarisan kekuasaan, melainkan melalui keputusan Majelis Ahli sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Iran.

Di dalam sistem politik Iran, posisi Pemimpin Tertinggi memiliki peran yang sangat kuat. Jabatan ini berada di atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memiliki pengaruh besar dalam berbagai keputusan strategis negara, termasuk kebijakan pertahanan dan program nuklir.

Karena itu, pergantian pemimpin tertinggi selalu menjadi peristiwa penting yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan Iran, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.

Mojtaba Khamenei sendiri dikenal sebagai ulama yang menempuh pendidikan keagamaan di kota Qom, pusat pembelajaran teologi Syiah di Iran. Di kota itu berdiri berbagai seminari yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh politik Iran.

Ia mempelajari fikih Islam dan teologi di bawah bimbingan sejumlah ulama konservatif terkemuka, di antaranya Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi, Ayatollah Lotfollah Safi Golpaygani, serta Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi.

Mesbah-Yazdi dikenal sebagai salah satu ideolog penting di kalangan konservatif Iran dan memiliki pengaruh besar terhadap sejumlah tokoh politik di negara tersebut.

Meski telah lama berada di lingkungan ulama dan lingkar kekuasaan, Mojtaba jarang tampil di ruang publik. Ia juga tidak pernah memegang jabatan resmi di pemerintahan maupun menduduki posisi eksekutif yang dipilih melalui pemilu.

Penampilannya lebih sering terlihat dalam acara keagamaan, peringatan nasional, atau kegiatan resmi yang diliput oleh media pemerintah Iran.

Di tengah situasi kawasan yang sedang memanas, pergantian kepemimpinan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa siapa pun pemimpin Iran yang tidak mendapat "persetujuan" dari Washington kemungkinan tidak akan bertahan lama.

Menanggapi pernyataan tersebut, China kembali menegaskan sikapnya yang menolak tekanan eksternal terhadap Iran. Beijing juga menyerukan agar konflik di kawasan segera dihentikan melalui dialog dan negosiasi.

"China menentang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dengan dalih apa pun," ujar Guo Jiakun.

Menurutnya, langkah paling penting saat ini adalah menghentikan operasi militer dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.

Pergantian kepemimpinan di Iran pun kini dipandang sebagai momen penting yang dapat memengaruhi dinamika politik kawasan, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya.