SPORT
FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI
apakabar.co.id, JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Pengaduan yang ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, itu meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan SK yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024.
FFI menilai penerbitan keputusan tersebut berpotensi melampaui kewenangan PSSI dan tidak sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI Edisi 2025 maupun Kode Etik FIFA.
Dalam pengaduannya, FFI mengemukakan empat poin utama yang perlu diperiksa Komite Etik PSSI.
Pertama, FFI mempersoalkan tidak adanya dasar kewenangan dalam Statuta PSSI yang memberikan hak kepada PSSI untuk mencabut mandat Ketua Umum FFI. FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI yang menyebutkan bahwa pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota merupakan kewenangan kongres asosiasi masing-masing.
Kedua, FFI menilai penerbitan SK dilakukan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyampaikan klarifikasi maupun pembelaan. FFI juga mempersoalkan tidak adanya mekanisme teguran tertulis dari Badan Yudisial serta penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
Ketiga, FFI meminta Komite Etik mengusut dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026. FFI menduga terdapat anggota Exco yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi terlibat menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI, sebelum turut mengambil keputusan dalam rapat tersebut tanpa mendeklarasikan potensi konflik kepentingan.
Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan berpotensi mengintervensi independensi organisasi dan mengambil alih kewenangan internal asosiasi anggota.
"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," tegas Michael Victor Sianipar.
Menurut Michael, pengaduan tersebut bukan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan FFI, melainkan juga menjaga tata kelola organisasi olahraga nasional agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap asosiasi anggota lainnya.
Ia mengungkapkan telah menerima komunikasi dari sejumlah asosiasi anggota PSSI yang turut mempertanyakan penerbitan SK tersebut. Karena itu, Michael berharap Komite Etik dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen demi menjaga integritas organisasi.
"SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," ujar Michael.
FFI juga meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan dari seluruh pihak terkait secara objektif dan transparan.
Permintaan tersebut mengacu pada Pasal 75 ayat (9) dan Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI yang mengatur independensi serta kewenangan Komite Etik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, FFI turut menyampaikan tembusan laporan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).
FFI berharap laporan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan penghormatan terhadap independensi seluruh asosiasi anggota dalam tata kelola sepak bola dan futsal Indonesia.
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR

