NEWS

Komnas HAM Usul Aset Korupsi Diprioritaskan untuk Pemulihan Korban

Penulis: Tim Redaksi
Selasa, 21 Juli 2026 | 16:45 WIB

apakabar.co.id, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk pemulihan hak korban, dan tidak hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara.

Komnas HAM menilai upaya tersebut perlu didukung pembentukan lembaga pengelola aset yang independen, transparan, dan akuntabel agar hasil pemulihan aset dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak masyarakat yang terdampak korupsi.

Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan kajian tersebut menemukan mekanisme pemulihan aset, atau asset recovery di Indonesia belum menyentuh pemulihan hak masyarakat yang terdampak korupsi. Selama ini, proses penyitaan dan pengelolaan aset lebih difokuskan pada pemulihan keuangan negara.

"Pemulihan aset atau asset recovery di Indonesia belum atau tidak bisa menyentuh esensi pada pemulihan HAM," kata dia dalam peluncuran kajian "Korupsi dan Pemulihan Pelanggaran HAM: Mendorong Pendekatan Berbasis HAM dalam Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa (21/7).

Kritik Dosen UGM Berujung Doxing, Menteri PU: Enggak Mungkin Saya Melakukan

Komnas HAM mencatat aset sitaan dan rampasan korupsi saat ini masih dikelola secara sektoral oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam praktiknya, pengelolaan aset juga menghadapi persoalan berupa depresiasi nilai akibat lamanya proses penyidikan hingga putusan pengadilan, kerusakan aset selama penyimpanan, serta ketidakjelasan status sejumlah aset sehingga mengurangi nilai ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan studi lapangan di Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Komnas HAM juga menemukan masyarakat yang terdampak korupsi, seperti korban kerusakan lingkungan akibat dugaan korupsi pertambangan timah, belum memperoleh manfaat dari hasil pemulihan aset maupun mekanisme kompensasi.

"Komnas HAM melihat bahwa perlu ada badan independen yang mengelola aset dari tindak pidana korupsi. Pengelolaan aset ini harus secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pemenuhan dan akomodasi korban secara kolektif," ujar Uli.

Hubungkan Febrie dengan Prabowo, Gerindra Sentil Hotman Paris

Melalui kajian tersebut, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah membentuk lembaga pemulihan aset yang terintegrasi serta mengharmonisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang HAM dan Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

Komnas HAM juga mendorong agar hasil lelang aset sitaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara korupsi dialokasikan untuk kompensasi korban, pemulihan masyarakat terdampak, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Selain itu, Komnas HAM meminta KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, LPSK, dan Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi agar tata kelola aset hasil korupsi tidak hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memenuhi hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi.

Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY