OPINI
Ongkos Mahal Melihat Indonesia dari Desa
Oleh: Prabu Revolusi*
Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang diajukan ketika kita membicarakan persepsi publik: berapa ongkos untuk melihat sesuatu?
Bagi redaksi di Jakarta, ongkos mengikuti polemik di Jakarta nyaris nol. Narasumber bisa ditelepon, debat bisa digelar di studio sore ini, dan potongan videonya beredar sebelum magrib.
Sebaliknya, untuk memastikan sebuah sekolah berasrama di Timor Tengah Selatan benar-benar berdiri, berfungsi, dan diisi murid, dibutuhkan tiket pesawat, mobil sewaan, beberapa hari kerja reporter, dan juru kamera. Selisih ongkos inilah, bukan semata niat atau ideologi, yang diam-diam ikut menentukan apa yang kita anggap "terjadi" di negeri ini.
Saya menyebutnya bias ongkos: kecenderungan sebuah peristiwa diberitakan sebanding dengan murahnya ia dijangkau, bukan sebanding dengan pentingnya ia bagi kehidupan orang banyak.
Pembangunan yang sengaja menjauh dari pusat
Bias ini menjadi relevan karena arah pembangunan hari ini justru bergerak menjauhi pusat.
Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto dirumuskan secara eksplisit: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Rumusan itu punya konsekuensi spasial.
Ambil contoh program sekolah. Sekolah Garuda Baru, menurut Kemendiktisaintek, dirancang di lahan sekitar 20 hektare, meski bangunan utamanya hanya sekitar 2 hektare; sisanya kawasan hijau dan ruang belajar alam. Lokasinya diarahkan ke daerah yang minim akses pendidikan berkualitas, salah satunya Soe di Timor Tengah Selatan.
Sekolah Rakyat meminta lahan milik pemerintah daerah yang umumnya 5-10 hektare; sejumlah daerah memperluasnya hingga 10 hektare ketika kapasitas dinaikkan menjadi 2.000 siswa.
Sekolah Nasional Terintegrasi, yang dipayungi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026, mengacu pada konsep lahan sekitar 20–30 hektare, walau beberapa lokasi yang ditinjau berukuran 12–14 hektare.
Dua puluh hektare adalah 200.000 meter persegi, kira-kira 28 lapangan sepak bola standar.
Mencari hamparan seluas itu, berstatus jelas, dan siap bangun di tengah kota padat hampir mustahil. Maka logika lahan ikut mendorong program ke kabupaten dan pinggiran. Perlu jujur dicatat: tidak semuanya di desa. Ada Sekolah Rakyat di Medan, Surabaya, dan Tangerang.
Namun pola besarnya terang: pusat gravitasi pembangunan bergeser ke tempat yang jauh dari studio berita di Jakarta.
Mata yang tersebar, jalan yang sempit
Lalu di mana mata publik? Dewan Pers mencatat 16.245 wartawan bersertifikat per pertengahan 2026. ANTARA memiliki biro di hampir setiap provinsi, dan banyak media nasional bersandar pada kontributor serta kantor berita untuk liputan daerah. Mata di daerah itu ada.
Jadi masalahnya bukan ketiadaan mata, melainkan jalur dari mata itu menuju halaman depan.
Riset Remotivi atas sepuluh televisi swasta pada 2014 menemukan 73 persen berita yang mengaku "nasional" berasal dari Jabodetabek. Secara keseluruhan, Jabodetabek menyedot 48 persen durasi berita, sementara 38 persen harus dibagi oleh lebih dari tiga puluh provinsi lain.
Satu dekade kemudian, polanya belum bergeser. Hellena Souisa dalam bukunya Kamuflase Tayangan Televisi (2024) menganalisis 17.282 berita televisi. Sebanyak 6.461 di antaranya, sekitar 37 persen, berasal dari Jakarta saja. Jika ditambah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, porsinya menembus 65 persen, sementara seluruh provinsi lain berbagi kurang dari seperempat.
Regulator pun mengakuinya secara tidak langsung: aturan KPI mewajibkan televisi berjaringan menayangkan program lokal minimal 10 persen dari jam siarnya. Kewajiban itu ada justru karena yang lokal tidak tumbuh dengan sendirinya.
Strukturnya, yakni kantor pusat, belanja iklan, dan keputusan redaksi yang terpusat, kini ditambah tekanan baru. Aliansi Jurnalis Independen mencatat 549 jurnalis terkena PHK sepanjang 2025, naik dari 373 pada tahun sebelumnya. Ketika anggaran dipangkas, pos yang biasanya pertama dikorbankan adalah perjalanan liputan, tepat jenis liputan yang dibutuhkan untuk melihat sebuah sekolah di Soe.
Ilmuwan politik Bernard Cohen pernah menulis bahwa pers tidak selalu berhasil menyuruh kita apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat berhasil menentukan tentang apa kita berpikir.
Maxwell McCombs dan Donald Shaw kemudian mengujinya secara empiris pada 1972 dan melahirkan teori agenda setting. Jika yang murah diliput adalah polemik di pusat, publik akan menganggap polemik itulah wajah pembangunan.
Di Amerika Serikat, Penelope Abernathy mempopulerkan istilah news desert atau gurun berita: wilayah yang kehilangan liputan lokal. Indonesia mungkin menghadapi varian lain. Bukan gurun, melainkan oasis yang tak terhubung: wartawan ada, cerita ada, tetapi pipanya ke ruang perhatian nasional tersumbat.
Asimetri verifikasi
Bias ongkos melahirkan akibat yang lebih halus: asimetri verifikasi. Klaim tentang pembangunan, baik pujian maupun tudingan, bisa dibuat dari Jakarta dengan biaya nyaris nol.
Memeriksanya harus dilakukan di lapangan, dengan biaya mahal. Dalam ekosistem seperti ini, klaim yang paling mudah diproduksi akan mengalahkan fakta yang paling sulit diperiksa.
Ini merugikan semua pihak. Pemerintah kehilangan kesempatan menunjukkan hasil kerja yang nyata. Publik kehilangan bahan untuk menilai secara adil. Bahkan koreksi yang sehat ikut lumpuh, sebab memperbaiki program yang belum sempurna juga membutuhkan kehadiran di lokasi. Pembangunan yang tidak terlihat tidak bisa diapresiasi, tetapi juga tidak bisa disempurnakan.
Kota yang riuh, desa yang merasakan
Bias ongkos juga membantu menjelaskan gejala yang kerap membingungkan: mengapa kritik dan kebisingan terdengar paling keras di kota, sementara penilaian di desa cenderung lebih tenang.
Warga kota lebih banyak mengalami kebijakan secara tidak langsung, lewat layar. Yang sampai kepada mereka adalah polemik, potongan video, dan perdebatan yang murah diproduksi.
Warga desa lebih sering mengalaminya secara langsung, jauh dari hingar-bingar: anak yang makan siang lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), tetangga yang anaknya diterima di Sekolah Rakyat, orang tua yang diperiksa lewat Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas, atau petani yang menebus pupuk subsidi dengan harga eceran tertinggi yang sejak Oktober 2025 turun sekitar 20 persen.
Skalanya tidak kecil. Hingga akhir September 2026, MBG menjangkau 57 juta penerima. CKG melayani 73,8 juta orang hingga akhir Juli 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 5 juta ton pupuk subsidi telah disalurkan kepada petani.
Survei memperlihatkan pola yang sejalan. Parameter Politik Indonesia (Oktober 2026) mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 70,2 persen di pedesaan dan 61,4 persen di perkotaan. Indikator Politik Indonesia (Januari 2026) menemukan jarak serupa, 82,8 persen berbanding 77,0 persen, dengan Jakarta sebagai wilayah berkepuasan terendah, 53 persen.
Survei semacam ini tidak membuktikan sebab-akibat, dan kritik dari kota tidak otomatis keliru; sebagian justru mendorong perbaikan, seperti pembenahan tata kelola MBG tahun ini. Namun jarak angka itu memberi petunjuk: penilaian publik ikut dibentuk oleh jarak antara warga dan kebijakan, serta oleh siapa yang membingkai pengalaman tersebut.
Menurunkan ongkos melihat
Jika diagnosisnya adalah ongkos, resepnya adalah menurunkan ongkos melihat. Setidaknya ada tiga jalan.
Pertama, keterbukaan data berbasis lokasi. Setiap sekolah, dapur gizi, atau koperasi desa dapat memiliki halaman publik berisi titik koordinat, progres fisik, jumlah penerima manfaat, dan foto berkala. Data terbuka memangkas ongkos verifikasi dari harga tiket pesawat menjadi satu klik. Ini juga tanda kepercayaan diri: pemerintah yang yakin akan hasil kerjanya tidak keberatan dilihat dari dekat.
Kedua, memperkuat jalur wartawan daerah ke ruang redaksi nasional. Kantor berita seperti ANTARA, dengan biro di hampir seluruh provinsi, adalah infrastruktur yang sudah tersedia dan bisa menjadi solusi. Media nasional dapat memperluas kemitraan konten dengan media lokal terverifikasi, dan belanja publikasi pemerintah, pusat maupun daerah, dapat diarahkan untuk menopang liputan lapangan, bukan sekadar advertorial.
Ketiga, memberi ruang bagi kreator lokal dengan standar. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkirakan ada sekitar 17 juta kreator konten di Indonesia. Kreator di kabupaten punya kedekatan dan kepercayaan warga yang tak dimiliki studio di Jakarta. Pelatihan verifikasi dan etika dasar, misalnya lewat kolaborasi dengan Dewan Pers dan kampus setempat, dapat mengubah mereka dari penyebar kesan menjadi pelapor fakta.
Indonesia terlalu luas untuk dinilai dari satu kota. Dari jendela gedung di Jakarta, yang terlihat adalah kemacetan, unjuk rasa, dan perdebatan di televisi. Dari tepi lahan 20 hektare di Timor Tengah Selatan, yang terlihat mungkin anak-anak yang untuk pertama kalinya belajar di sekolah berasrama dengan laboratorium sains. Keduanya nyata. Persoalannya, hanya satu yang murah untuk dilihat.
Tugas komunikasi pembangunan hari ini bukan berteriak lebih keras dari Jakarta, melainkan memastikan bahwa melihat Indonesia tidak lagi semahal tiket pesawat.
*) Pengajar di Universitas Paramadina
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY