Bupati Tapin Tegaskan Sinkronisasi RKPD dan Anggaran, Pembangunan Harus Tepat Sasaran

apakabar.co.id, TAPIN – Bupati Tapin, Yamani, menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dalam Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2027 yang digelar di Mini Ballroom Blue Diamond Hotel GRAND QIN, Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).

Forum strategis ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin 2025–2029.

“Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran adalah langkah konkret untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. Perencanaan yang baik harus diikuti penganggaran yang tepat,” tegas Yamani.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tapin Juanda, pimpinan dan anggota DPRD Tapin, narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, kepala perangkat daerah, para camat, hingga unsur dunia usaha dan perguruan tinggi.

Capaian Pembangunan Menguat

Dalam paparannya, Yamani menyampaikan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin tercatat 74,98 poin dengan kategori tinggi. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 2,91 persen.

Pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan III 2025 berada di angka 4,26 persen, sementara gini rasio tercatat 0,236 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin membaik.

Di bidang tata kelola keuangan, Pemkab Tapin kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Predikat BB juga diraih dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan nilai 74,24.

Tak hanya itu, indeks SPBE mencapai 3,95 dengan kategori sangat baik, sementara indeks SPIP berada di angka 3,53 dengan kategori terdefinisi baik.

Sektor pelayanan publik pun mengalami peningkatan signifikan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) meraih penghargaan kategori madya. Pelayanan administrasi kependudukan memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kabupaten Tapin juga dinobatkan sebagai kabupaten sangat inovatif dalam Government Award, berkinerja baik dalam penurunan stunting, serta meraih Mandaya Award sebagai daerah terbaik dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.