apakabar.co.id, BANJARMASIN – Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Kalsel Agus Dian Nur mewakili Plt Gubernur Kalsel H Muhidim mengikuti Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel di Banjarmasin pada Jumat (29/11/) malam.
Pada kesempatan itu, Agus Dian menjelaskan capaian pembangunan ekonomi di Kalsel sepanjang tahun ini, yang merupakan hasil sinergitas dan kerja keras bersama sejumlah pihak.
Sinegitas dan kerja keras itu yang membawa Kalsel meraih gelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik nasional pada 14 Juni 2024, dan Kota Banjarmasin sebagai TPID terbaik di Kalimantan.
Capaian tersebut merupakan bukti keberhasilan bersama untuk menjaga stabilitas harga. Caranya melalui inovasi program seperti padi apung dan cabai apung, serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil forum koordinasi pengendalian inflasi yang sudah berjalan, seperti Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) dan forum serupa di level kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Kalsel, kata Agus Dian, terus berkomitmen mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Atas upaya ini, Kalsel diganjar penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DG) terbaik wilayah Kalimantan pada 23 September 2024.
Penghargaan itu sekaligus pengakuan atas keberhasilan Pemprov Kalsel dalam mengadopsi teknologi digital guna mendukung pembangunan daerah yang lebih modern dan efisien.
“Tentu perlu disadari, itu adalah prestasi bersama,” tegas Agus Dian di Banjarmasin, Sabtu (30/11).
Menukil data Bappenas dalam visi Indonesia Emas 2045, disebutkan kontribusi Kalimantan terhadap PDB Nasional menunjukkan tren yang positif.
Pada tahun 2022, kontribusi Kalimantan terhadap PDB tercatat 9,2 persen dan pada 2045, diproyeksikan meningkat menjadi 11,3 persen.
“Ini momen yang harus dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diingatkan kepada seluruh pihak, bahwa cita-cita menjadikan Kalsel sebagai pintu gerbang IKN perlu disiapkan sejak dini,” jelasnya.
Peran strategis Kalsel, menurut Agus Dian, adalah sebagai daerah penghubung maupun penyangga IKN yang memberikan tanggung jawab untuk mendukung kebutuhan IKN.
Sebagai daerah penyangga, Kalsel juga harus memastikan kebutuhan strategis IKN, seperti penyediaan pangan, energi dan industri ramah lingkungan.
Di saat yang bersamaan, keberhasilan strategi penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru tetap harus didukung oleh keberadaan investasi yang memadai.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia melalui Program Intan Kalsel harus terus diperkuat dan ditingkatkan.
Melalui sinergi itu, ujar Agus Dian, diharapkan terjalin kesepakatan kerja sama yang konkret antara pemilik proyek dan calon investor, sehingga mampu menjadi daya ungkit perekonomian daerah.
Sementara itu, Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan tentanh kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mempercepat transformasi menuju perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi.
“Marilah kita memperkuat sinergi demi memperkokoh stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi nasional,” ajaknya.
Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk akibat dari dinamika global dan pesatnya kemajuan teknologi.
Karena itu, presiden menuturkan tentang pentingnya transformasi ekonomi melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Semua itu dibutuhkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
“Transformasi ekonomi bukanlah upaya yang bisa dilakukan sendirian,” tutur Presiden.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan optimismenya, bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan semakin baik. Hanya saja, tetap perlu mewaspadai sejumlah tantangan global yang meningkat.
Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap kuat pada kisaran 4,8-5,6 persen, dan akan terus meningkat menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026.
“Peningkatam tersebut didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang cukup baik,” tuturnya.
Inflasi juga tetap akan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026. Hal itu didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sebagai informasi, PTBI 2024 dirangkai dengan penganugerahan BI Award 2024. Penganugerahan itu sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi BI selaku otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran kepada sejumlah pihak, yakni lembaga keuangan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR), korporasi dan pelaku usaha termasuk UMKM, serta individu yang berkontribusi signifikan di 4 area, yaitu Stabilitas moneter dan sistem keuangan, Sistem pembayaran, Pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, dan Pendukung kebijakan.
