apakabar.co.id, JAKARTA – Skema power wheeling dinilai bakal susah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Sebab, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Ada beberapa hal dalam RUU EBET yang berisiko memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat, karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/8).
Bisman menerangkan pasal tersebut mengamanatkan mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Termasuk juga menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.
Terlebih dalam Pasal 33, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai negara.
Bahkan, imbuh Bisman, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan hal itu dan menolak klausul power wheeling yang sempat masuk dalam UU No.20/2002 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
MK menilai, UU No.20/2002 dianggap telah mereduksi makna dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi ang penting. Termasuk yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945.
“Dengan demikian, usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara dengan cara mengelola, mengatur, mengambil kebijakan, mengurus hingga memberikan pengawasan,” kata Bisman.
Selain itu, menurut dia, Pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.
DPR dan pemerintah harus menjamin asas-asas transparansi keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET.
Dalam penyusunan, katanya pula, seharusnya DPR dan Pemerintah harus menyelesaikan syarat formil pembentukan undang-undang.
“Mulai paparan ke publik, menerima masukan hingga pembahasan harus dibuka secara gamblang. Tidak dilakukan secara tertutup di hotel-hotel. Penyusunan RUU EBET menjadi tidak transparan,” katanya.
Menurut dia, dengan tidak adanya transparansi, maka skema power wheeling telah menyusup ke RUU EBET dan menjadi pintu masuk kembalinya sistem pengusahaan unbundling yang mengarah kepada privatisasi, kompetisi dan liberalisasi ketenagalistrikan.
“Sekali lagi, power wheeling tidak bisa diterapkan dalam RUU EBET. Pengaturan power wheeling dalam RUU EBET merupakan pintu masuk untuk kembali ke sistem pengusahaan unbundling yang akan mengarah pada privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ketenagalistrikan,” pungkasnya.
