apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hilirisasi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mendorong nilai tambah dan lapangan kerja.
“Yang harus dilakukan hilirisasi, hilirisasi harus kita lakukan. Waktu saya di Kementerian Investasi, saya membuat peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bahlil dalam kegiatan REPNAS National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin (14/10).
Ia menegaskan bahwa hilirisasi adalah langkah penting yang harus dilakukan, dan telah menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengolahan sumber daya alam dalam negeri.
Baca juga: Dualisme Kadin, Menteri Bahlil: Itu Urusan Internal
Dia mengungkapkan sebelumnya selama menjabat di Kementerian Investasi, Bahlil membuat peta jalan hilirisasi yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, dengan potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga di tahun 2040.
“Sampai dengan 2040 (potensi nilai investasi) total 618 miliar dolar AS dari 28 komoditas. Jadi ini bukan omon-omon, jadi 28 komoditas kita buat hilirisasi,” ujarnya.
Meski begitu, Bahlil tidak menyebutkan secara rinci dari 28 komoditas sumber daya alam yang dimaksud tersebut. Dari peta jalan hilirisasi yang dibuatnya tersebut, maka akan mampu menghasilkan dampak ekonomi dengan potensi nilai ekspor di tahun 2040 sebesar 875,9 miliar dolar AS.
Langkah ini, menurut Bahlil, sejalan dengan visi Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga di atas 10.000 dolar AS per kapita di tahun 2029.
Baca juga: 3 Jurus Jitu Bahlil Kejar Kemandirian Energi
Menurutnya, jika Indonesia mampu mengawinkan bahan baku lokal dengan industri berteknologi tinggi, hal ini akan menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai sektor strategis.
Sektor-sektor tersebut mencakup hulu migas, batu bara, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, yang semuanya memiliki potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Jika hilirisasi sektor-sektor tersebut berhasil dieksekusi, Bahlil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat hingga 2 persen per tahun, dengan dampak luas di seluruh wilayah. Dengan begitu, bisa mencapai target pemerintahan baru mencapai 8 persen di tahun 2029.
Ia mencontohkan sektor nikel sebagai bukti nyata keberhasilan hilirisasi, di mana ekspor nikel Indonesia meningkat signifikan dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023.
“Pada tahun 2017, 2018 ekspor kita 3,3 miliar dolar AS, kita setop, Waktu itu smelter kita belum sampai 10, kita menyetop ekspor ore nikel. Sekarang ekspor nikel kita hasil hilirisasi sudah mencapai hampir 34 miliar dolar AS. Dari hanya Rp50 triliun sekarang mencapai Rp500 triliun. Bayangkan, negara dapat berapa itu?,” ucap Bahlil.
Baca juga: Disentil Jokowi, Bahlil Bakal Pangkas Syarat Investasi EBT
Menurutnya, keberhasilan ini terjadi setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel mentah, mendorong pembangunan smelter dalam negeri, yang kini mencapai hampir 10 kali lipat dari sebelumnya.
Transformasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan royalti, tetapi juga menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia.
Namun, langkah Indonesia menghentikan ekspor bahan baku menghadapi tekanan internasional, terutama karena Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, mencapai 40-45 persen cadangan dunia.
Baca juga: Genjot Investasi Hulu Migas, Bahlil Bakal Evaluasi Perizinan
Bahlil menjelaskan bahwa nikel merupakan komponen kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik, yang kini menjadi fokus dunia seiring dengan peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan.
Dengan cadangan besar nikel, mangan, dan kobal, Indonesia menjadi salah satu negara strategis dalam rantai pasokan global untuk industri kendaraan listrik dan teknologi energi hijau.
“Jadi di dunia, orang akan memakai mobil listrik pasti tergantung pada bahan baku nikel, kobal, mangan Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedaulatan negara kita tahu tentang geopolitik,” pungkasnya.
