apakabar.co.id, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memangkas sejumlah syarat untuk mendorong investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) Indonesia.
Bahlil menerangkan selama ini para investor harus melewati waktu hingga bertahun-tahun hanya untuk membangun fasilitas, ditambah lagi dengan menunggu persetujuan izin lainnya.
“Kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (18/9).
Baca juga: Jokowi Soroti Keterjangkauan Harga Transisi Energi RI
Bahlil mengungkapkan salah satu penyebab transisi dari energi fosil ke EBT berjalan lama dibandingkan dengan targetnya. Pada 2025 Indonesia sudah harus mencapai 23 persen untuk porsi EBT dalam bauran energi nasional.
Rumitnya regulasi perizinan, kata Bahlil, dapat menghambat target nasional untuk nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut Indonesia juga memiliki potensi sumber EBT yang sangat besar, sehingga sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Jadi teman-teman investor enggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan juga saya sudah melapor kepada presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan,” katanya.
Baca juga: Jokowi Minta Selesaikan Dualisme Kadin secara Internal
Bahlil juga mengatakan bahwa sektor EBT saat ini menjadi salah satu industri yang sedang diperebutkan di kawasan Asia Tenggara. Sebab, seluruh dunia sudah mulai beralih untuk mencari sumber energi yang lebih hijau.
Menurut Bahlil, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, lantaran memiliki carbon capture storage (CCS) C02.
“Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storage carbon C02 yang tidak dimiliki oleh negara lain, maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan ekspor EBT,” ucap Bahlil.
Baca juga: Anindya Bakrie Ingin Fokus Sukseskan Program Jokowi dan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran lantaran proses perizinan untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bisa memakan waktu 5-6 bulan.
Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?,” ujar dalam pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta.
