apakabar.co.id, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membagikan nomor telepon selular pribadinya yang khusus diperuntukkan menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan kualitas bahan bakar minyak (BBM), maupun praktik yang melenceng di lapangan.
“Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 081417081945,” ujar Simon dalam konferensi pers yang digelar di Grha Pertamina Jakarta, Senin (3/3).
Simon menjelaskan bahwa nomor tersebut untuk saat ini baru bisa menerima SMS. Akan tetapi, ia akan segera mendaftarkan nomor tersebut agar bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Masyarakat dapat melaporkan kejanggalan di lapangan, baik terkait kualitas BBM maupun praktik petugas Pertamina di lapangan, ke nomor tersebut.
Baca juga: Pertamina Gandeng Pihak Independen Cek Kualitas BBM
Dalam kesempatan tersebut, Simon juga menyoroti kebutuhan energi di bulan Ramadhan. Pertamina, kata dia, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan layanan energi dan ketersediaan energi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih, pada momen kembali ke kampung halaman (mudik).
“Untuk itu, kami terus berkomitmen agar dapat menjalankan operasional dengan sebaik-baiknya, agar momen Idul Fitri dapat berlangsung dengan baik,” tutur Simon.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keresahan masyarakat yang diakibatkan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Atas keresahan itu, ia menegaskan komitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola Pertamina menjadi lebih baik dan menghadirkan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Baca juga: Penjelasan Pakar Soal Kualitas BBM Pertamina
Baca juga: Skandal Korupsi Pertamina: Oplosan atau Blending? Begini Penjelasannya
Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.
RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Modus tersebut lantas memantik kekhawatiran masyarakat akan kualitas BBM RON 92 SPBU Pertamina, dalam hal ini Pertamax.
