apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).
“Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/9).
Pihaknya meminta untuk menunggu pergantian kabinet di pemerintahan selanjutnya. Termasuk di antaranya mengenai tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya,” ujarnya.
Baca juga: KRL Anjlok di WTC Mangga Dua, KAI Commuter Pindahkan Rangkaian Kereta
Kendati demikian Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.
“Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya.Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000,” kata Risal.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Saat ini, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.
Baca juga: KRL Alami Gangguan di Stasiun Cikini, KAI Commuter Minta Maaf
Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
