apakabar.co.id, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerangkan akan menanggulangi masalah premanisme yang terjadi di pabrik.
Premanisme berkedok meminta tunjangan hari raya (THR) tersebut dinilai telah meresahkan kalangan industri. Bahkan membuat sejumlah investor menunda investasi di Indonesia.
“Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer di Jakarta, Rabu (26/3).
Baca juga: Marak Pemalakan THR, Menko PM: Tidak Perlu Dilakukan
Immanuel atau Noel berencana akan mengundang semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi untuk menghentikan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman.
Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur.
Jauh sebelum Lebaran, kata Noel, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.
Keluhan ini sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan para pengamat.
Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan pabrik dan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain.
Baca juga: DPR Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Pekerja
Belakangan ini, kalangan ormas justru memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman. Sudah ada preman di Bekasi yang ditangkap polisi.
Langkah pertama yang dimulai yakni Pulau Jawa yang akan menjadi percontohan di seluruh provinsi. Bagi Noel, hanya tindakan pidana yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme.
“Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemdagri dan Polri, semua propinsi akan mengkuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan,” pungkasnya.
