EKBIS

Peluncuran PLTS Atap 1,3 GW, Langkah Maju Transisi Energi Indonesia

Peluncuran PLTS atap berkapasitas 1,3 gigawatt (GW) pada Selasa (21/4) menjadi penanda penting dalam percepatan transisi energi Indonesia.
Ilustrasi PLTS atap. Foto: Suryanesia
Ilustrasi PLTS atap. Foto: Suryanesia
apakabar.co.id, JAKARTA - Peluncuran pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap berkapasitas 1,3 gigawatt (GW) pada Selasa (21/4) menjadi penanda penting dalam percepatan transisi energi Indonesia. Namun, di balik capaian ini, sejumlah pekerjaan rumah masih membayangi implementasinya di lapangan.

Program PLTS Atap 1,3 GW ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI). Inisiatif ini juga menjadi bagian dari rangkaian Road to IndoSolar 2026, yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, hingga investor dalam mendorong pengembangan energi surya nasional.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan total kapasitas terpasang PLTS atap Indonesia di angka sekitar 1,3 GW. Angka ini menjadi fondasi awal menuju target besar pengembangan energi surya nasional hingga 100 GW dalam beberapa tahun ke depan—target yang ambisius sekaligus menantang.

Dalam konteks transisi energi Indonesia, pengembangan PLTS atap dinilai strategis karena dapat diterapkan secara cepat dan luas. Teknologi panel surya menjangkau berbagai segmen, mulai dari rumah tangga hingga industri, serta dinilai mampu mempercepat peningkatan bauran energi terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pengembangan PLTS tidak hanya berfokus pada kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan pasar domestik.

"Target 80 hingga 100 GW ini bukan sekadar angka, tetapi peluang ekonomi. Kami memperkirakan ada potensi hingga 760 ribu lapangan kerja baru dari program PLTS," ujar Eniya di Jakarta, Selasa (21/4). 

Selain memperkuat bauran energi bersih, pengembangan PLTS juga diarahkan untuk mendukung industri hijau, termasuk pengembangan green industry dan green data center yang mulai tumbuh di Indonesia.

Pertumbuhan cepat, potensi besar
Dalam lima tahun terakhir, kapasitas PLTS atap nasional mengalami lonjakan signifikan. Dari sekitar 146 megawatt (MW) pada 2024, kapasitas tersebut meningkat hampir sepuluh kali lipat menjadi 1,3 GW pada 2026.

Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari besarnya potensi energi surya Indonesia. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) tahun 2025 mencatat potensi PLTS darat mencapai 165,9 GW dan PLTS terapung sebesar 38,13 GW.

Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menilai capaian ini menunjukkan bahwa energi surya telah memasuki fase kebutuhan strategis nasional.

"Energi surya bukan lagi sekadar potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Dengan ekosistem yang semakin matang, kami siap mendukung percepatan implementasi PLTS," ujarnya.

Saat ini, AESI memiliki sekitar 135 anggota yang mencakup berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga pembiayaan. Mereka menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri energi surya.

Dari sisi implementasi, PLN menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan PLTS atap. Salah satunya melalui penyederhanaan proses perizinan yang kini dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan langkah tersebut bertujuan mempercepat adopsi PLTS di masyarakat.

'Melalui sistem digital, pelanggan dapat mengajukan permohonan dan memantau proses secara transparan. Ini bagian dari upaya kami mendorong pemanfaatan energi surya yang lebih luas," katanya.

Namun demikian, kemudahan akses  masih perlu diimbangi dengan kesiapan sistem kelistrikan secara menyeluruh, terutama dalam mengintegrasikan energi surya yang bersifat intermiten ke dalam jaringan listrik nasional.

PR transisi energi
Di tengah capaian PLTS Atap 1,3 GW, sejumlah tantangan masih menjadi catatan dalam transisi energi Indonesia. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur jaringan listrik yang belum merata untuk mendukung penetrasi energi terbarukan dalam skala besar.

Selain itu, konsistensi regulasi juga menjadi perhatian. Meski Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 dinilai mendorong percepatan PLTS atap, implementasinya di lapangan masih memerlukan sinkronisasi antar pemangku kepentingan.

Tantangan lain adalah kebutuhan investasi yang tidak kecil untuk mencapai target 100 GW energi surya. Tanpa skema pembiayaan yang kuat dan insentif yang menarik, percepatan pengembangan PLTS berpotensi berjalan lebih lambat dari yang direncanakan.

Di sisi lain, pendekatan energi terdesentralisasi melalui PLTS atap juga menuntut kesiapan sumber daya manusia serta penguatan industri lokal agar tidak bergantung pada impor teknologi.

Peluncuran PLTS Atap 1,3 GW menjadi sinyal bahwa transisi energi Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih konkret. Namun, keberlanjutan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara ambisi dan implementasi.

Jika berbagai tantangan tersebut dapat diatasi, energi surya berpotensi menjadi tulang punggung baru sistem energi nasional. Sebaliknya, tanpa perbaikan di level implementasi, target besar yang telah dicanangkan berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas.