Potensi Energi Surya Indonesia 3.294 GW, Peluang Investasi Besar Dongkrak Daya Saing Industri

Analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna, mengungkapkan besarnya potensi tersebut harus segera dimanfaatkan melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Menurutnya, kebutuhan dunia usaha terhadap pasokan energi bersih terus meningkat seiring semakin banyaknya investor dan industri yang mengutamakan keberlanjutan dalam kegiatan bisnis mereka.

"Saat ini fokusnya adalah investasi lebih cepat untuk menyediakan energi bersih yang juga dicari oleh banyak industri strategis dan investor untuk menciptakan lapangan kerja," kata Putra di Jakarta, Jumat (10/7).

Ia menjelaskan, minat investor terhadap proyek-proyek PLTS sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun, realisasi investasi masih membutuhkan kepastian dari pemerintah, terutama terkait jadwal pengadaan proyek oleh PT PLN (Persero). Dengan adanya kepastian tersebut, investor akan lebih yakin untuk segera menanamkan modalnya.

Menurut Putra, komitmen pemerintah yang berencana membangun tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 GW merupakan sinyal positif bagi dunia usaha. Komitmen tersebut akan memberikan dampak besar apabila proyek-proyek tersebut benar-benar mulai berjalan dalam kurun waktu 12 hingga 24 bulan ke depan.

Ia menilai percepatan pembangunan PLTS juga menjadi langkah penting agar Indonesia tidak semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Saat ini, kapasitas PLTS Indonesia masih menjadi yang paling rendah dibandingkan lima negara besar di kawasan ASEAN.

Meski demikian, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan sektor energi surya masih sangat terbuka. Dengan kapasitas yang masih rendah, ruang untuk ekspansi investasi dan pembangunan pembangkit baru masih sangat besar.

"Kapasitas PLTS kita terendah di antara lima negara besar ASEAN sehingga kita harus mengejar ketertinggalan," ujarnya.

Selain mendukung kebutuhan listrik industri, PLTS juga dinilai mampu menjadi solusi penyediaan listrik di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal. Penggunaan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berupa baterai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini membutuhkan biaya operasional tinggi, terutama pada malam hari.

Meski demikian, Putra mengingatkan bahwa pembangunan PLTS tidak cukup hanya berfokus pada pemasangan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan adanya rencana pemeliharaan jangka panjang agar pembangkit dapat beroperasi secara optimal selama lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Ia berharap pemerintah tetap konsisten menjalankan target pengembangan energi surya sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). "Konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mempercepat adopsi PLTS di berbagai sektor," tegasnya.

Selain itu, Putra juga mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, evaluasi kebijakan tersebut diperlukan agar tercipta keseimbangan antara keberlanjutan bisnis pelaku usaha dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) juga melihat peran PLTS semakin penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan dan Penyimpanan Energi IESR, His Muhammad Bintang, menjelaskan penggunaan PLTS pada sektor komersial dan industri tidak hanya mampu mengurangi biaya energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk di pasar global.

Menurutnya, saat ini banyak negara tujuan ekspor mulai menerapkan standar lingkungan yang lebih ketat. Produk yang dihasilkan menggunakan energi bersih memiliki peluang lebih besar diterima di pasar internasional.

"PLTS juga memiliki manfaat dalam peningkatan nilai tambah dan juga daya saing produk di pasar yang saat ini semakin mengutamakan aspek keberlanjutan," kata Bintang di Jakarta, Kamis (9/7).

IESR mencatat permintaan pemasangan PLTS dari perusahaan multinasional terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan tersebut dipicu oleh komitmen perusahaan terhadap target pengurangan emisi karbon serta penerapan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di sejumlah negara.

Di sektor pertambangan, penggunaan PLTS sebenarnya telah dimulai sejak 2015 melalui sistem off-grid yang dipadukan dengan baterai. Penurunan harga baterai membuat solusi ini semakin ekonomis dibandingkan pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak.

Bahkan, sistem PLTS dengan baterai mampu memenuhi sekitar 70 hingga 80 persen kebutuhan listrik lokasi tambang yang tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional.

Bintang juga mengungkapkan bahwa meskipun sekitar 60 persen pelanggan PLTS atap berasal dari sektor rumah tangga, kapasitas pembangkit terbesar justru dipasang oleh sektor industri yang mencapai sekitar 80 persen dari total kapasitas terpasang.

Sejumlah industri dalam negeri kini mulai memanfaatkan PLTS, termasuk industri semen yang memasang panel surya di atap bangunan maupun di lahan terbuka menggunakan sistem ground mounted.

Di sisi lain, penggunaan PLTS pada sektor perumahan juga terus menunjukkan perkembangan. Pada 2025, pemasangan PLTS atap di rumah warga dan fasilitas publik menyumbang sekitar 45 persen peningkatan penggunaan PLTS nasional. 

"Dari sekitar 11 ribu pelanggan, listrik yang dihasilkan mencapai 1,2 terawatt jam," ungkapnya.

Masyarakat mulai tertarik memasang PLTS karena mampu mengurangi tagihan listrik hingga 50 persen. Selain itu, investasi pemasangan panel surya juga dinilai cukup menarik karena masa pengembalian modal atau payback period umumnya kurang dari 15 tahun.

Menurut Bintang, manfaat ekonomi tersebut berpotensi semakin besar apabila tarif listrik mengalami kenaikan pada masa mendatang.

Meski prospeknya menjanjikan, pengembangan PLTS masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga operator yang memiliki kemampuan melakukan perawatan sistem PLTS. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pemeliharaan yang jelas agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengoperasikan pembangkit secara berkelanjutan.

Ke depan, PLTS diyakini dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mendukung program pengurangan penggunaan pembangkit diesel, memperluas elektrifikasi di berbagai wilayah, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. 

"Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kepastian investasi, potensi energi surya Indonesia berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau dalam beberapa tahun mendatang," pungkasnya.