apakabar.co.id, JAKARTA – Indonesia tengah memasuki fase penting di mana kebangkitan kaum perempuan dipandang sebagai syarat utama untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyat.
Di balik berbagai tantangan yang ada, SERUNI (Serikat Perempuan Indonesia) hadir sebagai garda terdepan dalam mengartikulasikan aspirasi perempuan, terutama dalam momentum Hari Perempuan Internasional (HPI) pada 8 Maret 2025.
SERUNI bersama sejumlah organisasi massa dari berbagai kelas dan sektor, mengambil peran aktif dalam menyelenggarakan aksi dan kampanye di 17 provinsi. Pusat koordinasi nasional pun ditetapkan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Langkah strategis ini dilakukan agar aspirasi perempuan yang tertindas dan terhisap selama ini dapat tersalurkan secara merata ke seluruh penjuru negeri. Momen HPI kali ini tidak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga sarana untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap semakin memberatkan posisi perempuan.
Peringatan HPI 2025 berlangsung di bawah pemerintahan baru yang dianggap sebagai ‘boneka imperialis’ pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo, yang dikaitkan sebagai pewaris penindasan terhadap kaum perempuan sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi, dikritik karena menghadirkan program-program Quick Win yang dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar rakyat. Salah satu program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah.
Helda Khasmy, Ketua Umum SERUNI, menyatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, kehidupan perempuan akan semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah. Program MBG, meskipun mendapatkan sambutan luas, dianggap sebagai refleksi nyata dari kemiskinan akut yang masih melanda bangsa.
Bantuan sosial seperti itu, kata Helda, tidak mampu menutupi penderitaan yang akan dialami rakyat akibat kelaparan, pengangguran, dan kekurangan gizi. Kritik tersebut menggarisbawahi bahwa setelah 75 tahun merdeka, Indonesia masih bergulat dengan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
Ironisnya, di tengah program MBG yang dianggap tidak adil, ribuan anak sekolah dari daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Papua turut turun ke jalan. Mereka tidak tinggal diam dan secara penuh mempertahankan harga diri melalui demonstrasi.
Dengan meneriakkan slogan KAMI BUTUH ISI OTAK, BUKAN ISI PERUT, mereka menolak bantuan yang sekilas terlihat sebagai solusi, namun pada kenyataannya tidak menyelesaikan permasalahan struktural yang telah lama mengakar. Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang terus menindas dan mengeksploitasi.
Selain program-program Quick Win, kebijakan pemerintah juga dituding sebagai bagian dari strategi perampasan kekayaan bangsa. Pemerintah melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah mulai mengalihkan kekayaan rakyat ke tangan borjuasi besar dan para tuan tanah.
Melalui Danantara, investasi asing dan modal imperialis dipercaya akan semakin mudah masuk ke dalam negeri dengan kedok peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan itu dinilai semakin memperlemah kedaulatan bangsa dan menambah penderitaan rakyat, terutama perempuan yang harus menanggung beban ekonomi keluarga.
Tantangan dan harapan
Perempuan di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan kebijakan yang merugikan, tetapi juga dengan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Helda mengungkapkan, diskriminasi upah, perbedaan perlakuan dalam dunia kerja, serta kekerasan seksual semakin meningkat.
Dampaknya terlihat dari banyaknya keluarga yang terpuruk karena masalah ekonomi, perceraian, hingga anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan menjadi korban kejahatan di pedesaan.
SERUNI menegaskan bahwa pembebasan bangsa dan rakyat, termasuk perempuan, hanya akan terwujud melalui kemandirian nasional. Implementasi program Land Reform sejati dan pengembangan industri nasional tanpa intervensi modal imperialis adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan kronis yang selama ini menghantui Indonesia.
Menurut SERUNI, jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dengan menghilangkan praktik-praktik penghisapan dan penindasan yang telah lama terjadi.
Kebangkitan perempuan bukan sekadar simbol pergerakan sosial, melainkan fondasi penting untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan menghapus ketidakadilan. Di tengah kebijakan pemerintah yang dianggap semakin memberatkan, SERUNI menyerukan agar rakyat menolak program Quick Win yang hanya memberikan solusi sementara.
Dengan semangat perlawanan, demonstrasi, dan tuntutan atas kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, pergerakan perempuan menjadi agen perubahan yang krusial bagi masa depan Indonesia. Harapannya, melalui pembebasan perempuan dan penerapan kebijakan nasional yang adil, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaulat.
