apakabar.co.id, JAKARTA – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan komitmennya untuk menciptakan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini hanya bisa terwujud jika Israel juga ikut menghentikan kepemilikan senjata berbahaya tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah Sisi, pada Rabu (25/6). Dalam percakapan itu, Pezeshkian mengungkapkan bahwa Iran siap bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat stabilitas serta perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Kami setuju untuk menciptakan kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. Tapi, kawasan itu harus mencakup Israel juga. Sebab, tindakan Israel selama ini tidak memberikan ruang bagi kepercayaan,” ujar Pezeshkian.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Konflik terbaru meletus pada 13 Juni, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, dengan alasan bahwa Teheran menjalankan program nuklir militer rahasia.
Iran pun merespons dengan menyerang sejumlah target militer di wilayah Israel. Ketegangan makin memanas saat Amerika Serikat turut serta. Pada 22 Juni, pesawat pengebom AS menyerang tiga fasilitas nuklir Iran, yaitu Natanz, Fordow, dan Isfahan.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal ke Pangkalan Udara Al Udeid milik Amerika Serikat di Qatar pada 23 Juni. Ini menjadi eskalasi lanjutan dalam perang singkat namun intens selama hampir dua minggu.
Presiden AS Donald Trump, yang kembali menjabat, mengumumkan bahwa Iran dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata. Kesepakatan ini mulai berlaku pada malam hari 24 Juni dan akan menjadi akhir resmi dari “perang 12 hari” setelah masa 24 jam.
Trump juga mengimbau kedua pihak agar tidak melanggar gencatan senjata tersebut, demi mencegah konflik lebih besar.
Sementara itu, Iran melalui perwakilannya di PBB, Amir Saeid Iravani, mendesak agar fasilitas nuklir milik Israel diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 22 Juni, Iravani mengatakan bahwa PBB harus bertindak tegas.
“Dewan Keamanan PBB harus bertindak berdasarkan Bab 7 Piagam PBB dan memperbaiki ketidakadilan ini dengan menempatkan fasilitas nuklir Israel di bawah pengawasan IAEA,” kata Iravani.
Iran menilai bahwa ketimpangan dalam perlakuan terhadap program nuklir di kawasan, khususnya antara Iran dan Israel, menjadi sumber ketegangan yang berulang. Oleh karena itu, Iran ingin ada keadilan dan kesetaraan dalam penerapan aturan internasional, termasuk terhadap senjata pemusnah massal.
Dengan situasi yang masih rentan, pernyataan Iran ini menandakan adanya keinginan untuk mengakhiri konflik, tetapi dengan syarat yang jelas: semua negara di kawasan, termasuk Israel, harus tunduk pada aturan yang sama.
