Indonesia Gandeng Jerman, Norwegia dan Bank Dunia untuk Selamatkan 3,4 Juta Hektare Mangrove

Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Nikolas Nugroho Surjobasuindro, mengatakan Indonesia menjalin kemitraan dengan sejumlah negara dan lembaga internasional untuk mendukung pemulihan mangrove di berbagai wilayah.

Menurut Nikolas, pemerintah menyadari bahwa upaya menjaga dan merehabilitasi mangrove tidak dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan mitra internasional menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pemulihan kawasan pesisir yang rusak.

“Pengelolaan mangrove tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Sehingga kita menjalin kerja sama dengan berbagai institusi atau negara lain secara internasional untuk berinvestasi atau memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan mangrove di Indonesia,” kata Nikolas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Kamis (2/7).

Salah satu program yang saat ini berjalan adalah Forest Programme (FP) VI, sebuah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman. Program tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berfokus pada konservasi, restorasi, serta pengelolaan kawasan mangrove percontohan di Indonesia.

Nikolas menjelaskan bahwa pendanaan utama FP VI berasal dari KfW Development Bank, lembaga pembangunan milik Pemerintah Jerman yang selama ini aktif mendukung berbagai program lingkungan di Indonesia.

“Khusus untuk mangrove, ini difasilitasi dan diakomodasi dalam FP VI dengan kegiatan yang mengambil lokasi sasaran di empat provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dukungan dari KfW bukanlah hal baru. Menurut Nikolas, lembaga tersebut telah terlibat dalam berbagai fase kerja sama kehutanan Indonesia-Jerman, mulai dari FP I hingga FP VI. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan kelanjutan program melalui FP VII dengan fokus kegiatan yang berbeda sesuai kebutuhan pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang.

Melalui FP VI, Kemenhut berharap proses pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Tidak hanya berfokus pada rehabilitasi fisik seperti penanaman dan pemulihan kawasan mangrove yang rusak, program ini juga mencakup berbagai kegiatan nonfisik.

Kegiatan nonfisik tersebut antara lain penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan tata kelola, pengembangan kelembagaan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir.

Selain dukungan dari Jerman, Kalimantan Utara juga mendapatkan bantuan melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang didukung oleh Bank Dunia. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menjaga fungsi ekologis mangrove.

Tak hanya itu, Indonesia juga memperoleh dukungan pendanaan dari Pemerintah Norwegia melalui program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan sektor kehutanan dalam menyerap karbon.

Nikolas menilai berbagai dukungan internasional tersebut merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Menurutnya, bantuan yang masuk harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan mangrove.

“Dukungan bantuan ini di satu sisi hal positif bagi pemerintah daerah untuk dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin demi perbaikan lingkungan, khususnya mangrove,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa banyaknya program dan sumber pendanaan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memastikan seluruh bantuan dapat berjalan selaras sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan tetap mendukung tujuan jangka panjang pengelolaan mangrove.

Karena itu, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program rehabilitasi mangrove. Kemenhut berharap dukungan yang telah ada dapat mendorong keterlibatan kementerian lain, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir Indonesia.

“Sinergi itu penting, karena dukungan ini tidak hanya dari kita dari Kemenhut. Kami harapkan juga ini bisa menjadi pemantik nanti ke depannya agar kementerian-kementerian yang lain yang punya atensi terhadap mangrove,” ujar Nikolas.

Perhatian terhadap mangrove saat ini semakin besar karena perannya yang sangat penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Hutan mangrove dikenal sebagai salah satu ekosistem penyerap karbon paling efektif di dunia. Selain melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang besar, mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan satwa lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya global menjaga mangrove. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas mangrove Indonesia mencapai sekitar 3,4 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total mangrove dunia.

“Yang perlu kita sadari adalah mangrove di Indonesia itu adalah mangrove terluas di dunia,” kata Nikolas.

Besarnya luas mangrove tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Karena itu, keberhasilan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove di Indonesia tidak hanya berdampak bagi lingkungan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi dunia dalam menjaga keseimbangan iklim dan ekosistem pesisir.