Kabut Asap dan Krisis Iklim: Kebakaran Hutan Tak Bisa Lagi Disalahkan pada El Nino

apakabar.co.id, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Asap dari kebakaran bahkan menyebar lintas batas dan mengganggu kualitas udara di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah situasi tersebut, muncul kembali penjelasan bahwa El Nino menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Namun, organisasi iklim 350.org menilai persoalannya tidak sesederhana itu. 

Country Manager 350.org Indonesia Sisilia Nurmala Dewi menjelaskan fenomena El Nino memang dapat membuat kondisi lebih kering, tetapi dampaknya kini terjadi di tengah suhu bumi yang terus meningkat akibat perubahan iklim.

“Kondisi tersebut membuat hutan dan lahan menjadi lebih mudah terbakar,” kata Sisilia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8)

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Fenomena tersebut diperkirakan berlangsung cukup lama dan berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk meminimalkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah," ujar Teuku Faisal pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (29/6).

Namun, Faisal menekankan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua hal berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino adalah fenomena iklim yang dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

"Musim kemarau siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan akan memperkuat kondisi kering saat berlangsung bersamaan," ujar Faisal.

350.org menyoroti suhu Indonesia yang mencapai tingkat tinggi pada Juli 2026. Suhu rata-rata nasional tercatat sekitar 27 derajat Celsius, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 26,2 derajat Celsius.

“Angka tersebut menjadi yang tertinggi untuk bulan Juli sejak 1991,” kata Sisilia.

Kenaikan suhu ini penting karena perubahan iklim tidak hanya berarti suhu yang lebih panas. Pemanasan global juga dapat memperkuat kondisi cuaca ekstrem, termasuk kekeringan dan gelombang panas yang membuat vegetasi lebih mudah kehilangan kelembapan.

Sementara itu, BMKG memperkirakan El Nino akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. 

"Yang perlu diwaspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Biasanya pada periode itu, curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika El Nino datang, Sisilia mengingatkan, risiko kebakaran dapat menjadi semakin besar.

Karena itu, 350.org mengungkapkan agar El Nino tidak diperlakukan sebagai satu-satunya penyebab kebakaran. Fenomena alam tersebut berlangsung di atas kondisi iklim yang sudah berubah.

"El Nino tidak bekerja sendiri, krisis iklimlah yang mengubah hutan kita menjadi bahan bakar api," kata Sisilia.

Menurut dia, semakin Bumi terasa panas, semakin besar pula risiko masyarakat kehilangan tempat tinggal dan terpapar udara berbahaya akibat asap kebakaran.

350.org juga menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem peringatan dini, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan kebakaran.

El Nino, menurut organisasi tersebut, sebenarnya sudah diprediksi sejak Maret. Artinya, pemerintah memiliki waktu untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan dampaknya.

Sistem peringatan dini yang baik tidak cukup hanya memberikan informasi ketika kebakaran sudah terjadi. Masyarakat perlu mendapatkan peringatan sebelum kondisi memburuk sehingga dapat mengambil langkah untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan sumber penghidupan mereka.

Pemadaman memang penting. Namun, persoalan tidak selesai setelah api berhasil dipadamkan.

“Masyarakat yang terdampak membutuhkan pemulihan, sementara kerusakan terhadap hutan, ekosistem, dan keanekaragaman hayati juga membutuhkan penanganan jangka panjang,” paparnya.

350.org juga menyoroti persoalan pembiayaan pemulihan. Organisasi itu mendesak pemerintah untuk tidak membebankan seluruh biaya penanganan dan pemulihan kepada masyarakat melalui anggaran negara.

Salah satu kebijakan yang didorong adalah pengenaan pajak windfall atas keuntungan perusahaan batu bara.

Bagi 350.org, perusahaan bahan bakar fosil yang dianggap berkontribusi terhadap krisis iklim seharusnya ikut menanggung biaya kerusakan yang terjadi.

"Perusahaan bahan bakar fosil yang mendorong krisis ini harus membayar kerusakan yang mereka timbulkan," ujar Sisilia.

Pesan tersebut memperluas persoalan kebakaran hutan dari sekadar urusan pemadaman api menjadi persoalan kebijakan iklim.

Ketika suhu terus meningkat, kebakaran hutan dan lahan berpotensi menjadi ancaman berulang. Karena itu, penanganannya tidak cukup mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul.

Pencegahan, peringatan dini, perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan kebijakan terhadap sumber emisi perlu berjalan bersamaan. 

“Jika hanya fokus pada api yang terlihat, sementara akar masalahnya dibiarkan, kabut asap berisiko kembali menjadi persoalan setiap kali kondisi cuaca ekstrem datang,” tandasnya.