apakabar.co.id, JAKARTA – Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, yang akan berlangsung pada Rabu (27/11), dihadapkan pada tantangan besar berupa ancaman banjir. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat musim hujan sedang mencapai puncaknya, yang berpotensi menghambat logistik sekaligus menurunkan tingkat partisipasi pemilih.
Dalam dua pekan terakhir, banjir telah melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Pada 11 November 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan empat wilayah di Jakarta Selatan terendam banjir, menunjukkan urgensi penanganan yang lebih intensif menjelang hari pemungutan suara.
571 TPS Berstatus Rawan Banjir
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mencatat bahwa dari total 14.835 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, 571 di antaranya dinyatakan rawan banjir. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
“Saat ini kami sedang melakukan sinkronisasi data. Berdasarkan laporan sementara, ada 571 TPS yang kemungkinan besar terdampak banjir,” ujar Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata.
KPU telah bekerja sama dengan BPBD untuk meminimalkan potensi gangguan akibat banjir. Langkah-langkah antisipasi, seperti pemindahan TPS ke lokasi yang lebih aman, tengah dipertimbangkan. “Kami terus berkoordinasi dengan Pusdatin BPBD Jakarta untuk memastikan data ini final, sekaligus menyiapkan langkah mitigasi agar proses pemungutan suara tidak terganggu,” tambah Wahyu.
Banjir Harus Jadi Prioritas Utama
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menyoroti pentingnya menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama pemerintah Jakarta.
Menurutnya, mitigasi bencana tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga edukasi masyarakat agar lebih siaga dan tanggap terhadap risiko banjir, terutama saat momen penting seperti Pilkada.
“Masalah banjir harus diselesaikan secara serius. Dampaknya langsung dirasakan oleh warga, apalagi saat ada kegiatan besar seperti Pilkada,” ujar Nirwono.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada program-program strategis yang mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan.
Selain banjir, Nirwono juga menyebutkan bahwa kemacetan lalu lintas adalah isu besar lain yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kedua masalah ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat aktivitas warga secara keseluruhan.
Langkah Mitigasi Pemprov Jakarta
Ancaman banjir bukan hal baru bagi Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui BPBD dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampak banjir. Salah satunya adalah pengerukan sedimen di sungai-sungai utama dan waduk.
Hingga November 2024, Dinas SDA telah menyelesaikan 94,1 persen dari target pengerukan sedimen tahunan, yaitu sekitar 874.886 meter kubik dari total target 929.932 meter kubik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sungai dan waduk dalam menampung air hujan.
“Selain melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, kami fokus pada pengerukan sedimen dan normalisasi sungai, terutama di bantaran Sungai Ciliwung yang kerap menjadi sumber utama banjir di Jakarta,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji.
Kerja sama juga dilakukan dengan daerah penyangga seperti Bogor dan Depok untuk mengurangi dampak luapan Sungai Ciliwung yang sering menyebabkan banjir di wilayah hilir Jakarta.
