apakabar.co.id, JAKARTA – Banjir yang kerap melanda wilayah barat Kecamatan Gegesik menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Untuk itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar pada tahun 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmi Riva’i kepada awak media mengungkapkan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan normalisasi sungai. Normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer untuk mempercepat aliran air dan mengurangi genangan.
Sebelumnya, Kamis (16/1), kawasan Kecamatan Gegesik mengalami banjir, yang tidak hanya merendam sekolah namun juga ratusan hektare sawah. Akibatnya aktivitas masyarakat terganggu.
Untuk memastikan separah apa kondisi banjir yang terjadi, pihak Pemkab Cirebon melakukan kunjungan di SD Negeri 1 Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik. Disana mereka menemukan, dampak banjir telah membuat kegiatan belajar mengajar terhenti.
“Tentu prihatin. Jika kondisi seperti ini terus berulang setiap musim hujan, sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang terdampak,” kata Hilmi di Cirebon, Jumat (17/1).
Dalam jangka pendek, kata Hilmi, Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Komunikasi itu untuk memastikan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir bisa berjalan efektif.
Normalisasi sungai menjadi solusi, karena akan mengurangi risiko banjir di Kecamatan Gegesik, yang merupakan salah satu wilayah langganan banjir di Kabupaten Cirebon saat musim hujan.
“Kami berupaya agar penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Dengan tetap mengutamakan langkah-langkah konkret demi mengurangi dampak yang terjadi,” paparnya.
Selain itu, salah satu solusi jangka panjang yang tengah dipertimbangkan adalah relokasi sekolah-sekolah yang kerap terendam banjir. Namun, usulan ini masih terkendala oleh faktor administratif, sosial, dan mencakup biaya yang cukup besar.
Hilmi juga menuturkan, alternatif lain yang bisa dilakukan adalah penggabungan (merger) sekolah. Hanya saja, opsi ini juga membutuhkan kajian yang serius, termasuk dampaknya bagi kenyamanan siswa dan faktor biaya transportasi.
Dari semua itu, kata Hilmi, yang paling penting adalah kegiatan normalisasi sungai. “Kegiatan normalisasi sungai harus dilakukan agar risiko akibat dampak banjir bisa dikurangi,” ucapnya.
Sebagai informasi, data BPBD Kabupaten Cirebon menunjukkan, banjir yang terjadi pada Kamis (16/1) telah merendam sedikitnya 610 rumah warga yang berada di 3 (tiga) kecamatan. Banjir yang terjadi memiliki ketinggian bervariasi antara 20-50 cm.
Akibat bencana banjir, sebanyak 2.271 warga menjadi korban. Akibatnya, aktivitas mereka terganggu karena pemukimannya terendam air.
