apakabar.co.id, JAKARTA – Usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional bagi anak-anak yang dianggap ‘nakal’ menuai kritik tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Ide telah disuarakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dan dianggap sebagai tamparan keras terhadap dunia pendidikan Indonesia.
JPPI menyebut gagasan tersebut sebagai pengakuan terang-terangan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah gagal mendidik anak bangsa. Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, memilih model pendidikan militer yang keras dan represif di era modern merupakan bentuk kemunduran berpikir.
“Di saat dunia berlomba menciptakan sistem pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan, kita justru ditarik mundur ke pola lama yang mengekang,” tegas Ubaid di Jakarta, Jumat (9/5). Ia menambahkan, pendidikan seharusnya bertujuan mengembangkan potensi anak secara utuh, bukan membentuk mereka menjadi pribadi yang hanya tahu tunduk dan patuh tanpa kemampuan berpikir kritis.
Selain itu, sekolah idealnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tempat di mana mereka bisa belajar dengan gembira, membangun karakter, dan berinteraksi dengan sehat. Namun, jika model barak militer diterapkan, dikhawatirkan akan membunuh semangat belajar, kreativitas, dan kebebasan berpikir anak.
Menurut JPPI, penerapan disiplin ala militer berisiko melanggengkan kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal itu tidak hanya merusak mental anak, tetapi juga menghancurkan tujuan utama pendidikan, yaitu menciptakan generasi yang merdeka dalam berpikir, kuat secara karakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
JPPI menilai gagasan barak militer adalah bentuk keputusasaan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan. Oleh karena itu, mereka menuntut beberapa langkah tegas, yakni:
-
Membatalkan sepenuhnya wacana program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional.
-
Meminta pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide ini.
-
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek.
-
Mendorong investasi serius pada sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berfokus pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh.
JPPI juga mengajak semua pihak — dari guru, orang tua, hingga aktivis pendidikan — untuk bersatu menolak kebijakan ini. Masa depan anak-anak Indonesia terlalu berharga untuk diserahkan pada solusi instan yang justru bisa menghancurkan fondasi pendidikan bangsa.
“Alih-alih membentuk generasi kuat, model pendidikan barak militer bisa menciptakan generasi yang kehilangan arah dan jati diri.” kata Ubaid. Sudah saatnya pemerintah kembali pada prinsip-prinsip dasar pendidikan yang membebaskan, bukan mengekang.
