NEWS

Kemensos dan Kementerian PKP Kolaborasi Renovasi Rumah Keluarga Siswa Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 11 Mei 2026. apakabar/Andrey
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 11 Mei 2026. apakabar/Andrey
apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membahas bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat tahun 2026 dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Senin (11/5/2026). Program ini menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada anak, tetapi juga memberdayakan orang tua dan keluarga siswa.

“Salah satu di antaranya keluarga siswa Sekolah Rakyat dibantu renovasi rumah tidak layak huni. Kami berterima kasih kepada Pak Ara,” kata Gus Ipul.

Pemerintah menyiapkan bantuan renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Kementerian PKP. Maruarar Sirait atau Ara menyatakan pihaknya menyetujui permintaan Kementerian Sosial untuk mengalokasikan 10 ribu bantuan bedah rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Kami memutuskan mengalokasikan sesuai permintaan Kementerian Sosial, yaitu 10 ribu rumah. Kami setuju dan mendukung,” ujar Ara.

Ia meminta data penerima manfaat segera diserahkan paling lambat 1 Juni 2026 agar proses verifikasi dan penyaluran bantuan dapat dipercepat. Menurut Ara, koordinasi antarkementerian terus dilakukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan program tiga juta rumah.

Ara juga mengungkapkan pemerintah meningkatkan secara signifikan alokasi renovasi rumah tidak layak huni pada 2026. Jika sebelumnya bantuan hanya mencapai 45 ribu unit, pada 2026 jumlahnya ditingkatkan menjadi 400 ribu unit dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun.

“Tahun lalu ada 222 kabupaten dan kota belum mendapat bantuan. Tahun ini semua daerah akan mendapat,” katanya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan bantuan rumah akan diberikan kepada keluarga atau wali siswa yang memenuhi syarat administrasi, terutama terkait kepemilikan lahan. Pemerintah tidak dapat mengintervensi rumah yang berdiri di atas lahan sewa atau menumpang, namun solusi lain akan disiapkan melalui kolaborasi dengan Baznas dan lembaga filantropi.

Menurutnya, sebanyak 5 ribu data keluarga siswa telah dinyatakan clear and clean setelah melalui verifikasi lapangan dan siap menerima bantuan. Sementara 5 ribu data lainnya masih dalam proses pemeriksaan lanjutan.

“Yang 5 ribu sudah siap jalan. Tinggal 5 ribu lagi yang sedang diverifikasi,” pungkas Gus Ipul.