apakabar.co.id, JAKARTA – Yayasan Cahaya Guru (YCG) menilai wacana pemerintah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk merealisasikan program makan siang gratis perlu ditolak.
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin dalam keterangannya mengungkapkan, program tersebut tidak menjawab permasalahan di sektor pendidikan. Pasalnya, selama ini sejumlah persoalan masih belum tuntas, mulai dari kasus-kasus kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, hingga intoleransi di sekolah.
Dana BOS, kata Mukhlisin, semestinya digunakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah, seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, biaya listrik, air, termasuk perawatan gedung sekolah.
“Juga untuk pengembangan pendidikan karakter termasuk program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2).
Sementara itu, jumlah kekerasan di satuan pendidikan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Data yang dikumpulkan YCG menunjukkan, selama tahun 2023 telah terjadi 139 kasus-kasus kekerasan dan 19 orang korban meninggal dunia.
Belakangan, ujar Mukhlisin, masih marak kasus-kasus kekerasan dan perundungan, seperti yang terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan. Serta, sebuah kasus di pondok pesantren (ponpes) di Kediri, Jawa Timur.
Kasus itu mengundang keprihatinan banyak pihak karena korban meninggal dunia, sementara pihak ponpes tersebut diduga belum memiliki izin dari Kementerian Agama.
“YCG tidak setuju jika wacana makan siang gratis menggunakan alokasi dana pendidikan. Pemerintah masih punya pekerjaan utama di dunia pendidikan, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan.
Mukhlisin menegaskan, pihaknya tidak bisa membiarkan anak-anak menjadi korban perundungan dan kekerasan dari waktu ke waktu. Perlu upaya serius dan pelibatan berbagai pihak.
“Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka slogan Indonesia Emas 2045 hanya pepesan kosong,” tegas Mukhlisin.
Kembangkan pendidikan keragaman dan kemanusiaan
Mukhlisin membeberkan kekerasan di satuan pendidikan merupakan salah satu problem pendidikan yang harus segera diselesaikan. Pemerintah perlu fokus memberikan jalan keluar mengatasi kekerasan ini dengan melibatkan berbagai kalangan.
“Tidak cukup hanya menerbitkan kebijakan, namun juga perlu mendorong peran keluarga, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan dan menumbuhkan pendidikan kemanusiaan.” tegasnya.
Oleh karena itu, YCG menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis, yang seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan kekerasan di satuan pendidikan.
“Penggunaan anggaran pendidikan untuk menutupi janji kampanye salah satu paslon presiden jelas merupakan penyimpangan dari agenda penuntasan permasalahan terbesar di dunia pendidikan,” tandasnya.
