apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program beasiswa pendidikan gratis (GratisPol) tetap aman.
Meski Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dipangkas separuh, Pemprov menegaskan GratisPol adalah program prioritas yang akan terus bergulir.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menegaskan program ini tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi pusat.
“Tidak, menurut saya tidak berpengaruh karena ini program prioritas Pemprov,” ujarnya, Rabu (27/8).
Ia menyebut GratisPol kini berada di bawah koordinasi Biro Kesra dan menyasar pelajar SMA sederajat serta mahasiswa baru 2025 yang memiliki data kependudukan di Kaltim.
“Tetap berjalan kalau beasiswa gratispol sekarang leading sektor-nya di Biro Kesra. GratisPol ini juga menyasar pada tingkat menengah atas dan mahasiswa yang berdomisili di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Armin merinci, beasiswa tahun ini diberikan untuk pelajar dan mahasiswa dari jenjang diploma hingga S3. Batas usia ditentukan: 25 tahun untuk D3/S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3.
Bantuan juga berlaku untuk mahasiswa PTN/PTS dengan syarat kartu keluarga berdomisili di Kaltim lebih dari tiga tahun.
Namun ia mengakui keterbatasan anggaran 2025 membuat penyaluran diatur bertahap. Mahasiswa baru langsung menerima beasiswa, sementara mahasiswa aktif baru akan mendapatkannya mulai Januari 2026.
Lama pemberian pun dibatasi: D3 enam semester, S1/D4 delapan semester, S2 empat semester, S3 enam semester, serta Spesialis-1 maksimal 10 semester.
“Semua mahasiswa baru PTN PTS secara merata mendapati beasiswa ini, namun untuk mahasiswa semester selanjutnya hingga semester 8 akan diberikan terhitung saat Januari 2026 yang dimulai saat Semester Genap 2025/2026,” jelasnya.
Masyarakat bisa mengakses informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan lewat laman https://pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id/informasi/berita.
Klaim Pemprov soal aman dari pemangkasan anggaran kontras dengan kondisi riil di daerah. Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas separuh.
Tahun lalu Kaltim menerima Rp14 triliun, kini hanya Rp7 triliun. Pemotongan diatur lewat PMK Nomor 56 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, menyebut pemotongan ini buntut krisis fiskal akibat beban utang yang menekan APBN.
“Pokoknya bisa tembus Rp1.000 triliun. Total hampir Rp1.600 triliun hanya untuk bayar kewajiban utang. Kalau target pajak nasional cuma Rp2.000 triliun, berarti 80 persen pendapatan negara habis untuk utang,” kata Purwadi, Selasa (26/8).
Ia menyoroti lemahnya transparansi penggunaan anggaran. “Kalau pusat batuk-batuk, daerah pasti ikut panas dingin. Belum lagi dana sitaan korupsi yang tak pernah jelas penggunaannya. Bicara good governance itu soal transparansi dan akuntabilitas,” kritiknya.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga resah. Ia memperingatkan pemotongan bisa berdampak serius, termasuk keterlambatan gaji ASN. “Kita ini sudah masuk fase yang tidak baik-baik saja. Tahun ini pemotongan 50 persen, tahun depan bisa 75 persen,” tegasnya.
Menurutnya, pemangkasan dana ke daerah bisa memperburuk fiskal kabupaten/kota. Ia mendesak pemerintah menggali potensi PAD, terutama pajak alat berat dan pungutan sektor tambang serta perkebunan. “Kita harus mulai berani berdiri sendiri. Jangan bergantung pada pusat. Ada potensi PAD yang belum digarap serius. Regulasi perlu diperbaiki agar bisa ditagih,” katanya.
Di Bontang, Wali Kota Neni Moerniaeni memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bahkan menghapus denda hingga 2026. Meski TKD kota itu terpangkas Rp500 miliar, ia optimistis APBD bisa dikelola efisien.
“Tenang saja, insya Allah semaksimal mungkin diatur dengan sebaik-baiknya,” ucap Neni, Senin (25/8) malam. Ia mencontohkan periode sebelumnya saat Bontang hanya menerima Rp900 miliar, namun tetap bisa menyalurkan perlengkapan sekolah gratis dan menaikkan insentif guru.
Meski begitu, ia mengakui pembangunan infrastruktur rawan terganggu. “Solusinya pemerintah mengatur APBD secara maksimal, sesuai mandatory. Dua puluh persen itu untuk pendidikan dan belanja pegawai. Jadi aman saja,” ujarnya.
Purwadi menekankan efisiensi jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar. “Jangan sampai anggaran listrik, BBM, LPG, beras, pendidikan, kesehatan, dipotong. Itu kebutuhan dasar. Negara harus tetap hadir,” katanya.
Ia juga mengingatkan gaya hidup pejabat yang tak sejalan dengan kondisi krisis. “Jangan rakyat disuruh irit, sementara pejabat tetap hedon. Mobil baru, rumah jabatan baru, tunjangan naik. Itu mencederai rasa keadilan,” tutupnya.
