apakabar.co.id, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi heran dengan sikap politik PDIP akhir-akhir ini.
Partai berlambang Banteng getol mengritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 % menjadi 12 %.
Padahal, kata wakil rakyat asal Kalimantan Selatan ini, terbentuknya aturan PPN 12% merupakan produk dari pemerintah dan DPR RI sebelumnya.
Ia menjelaskan PDIP-Perjuangan ketika itu periode 2019-2024 lalu merupakan partai penguasa parlemen.
“Ini bukan produknya Pak Prabowo, UU disahkan pada 2021 lalu. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR RI juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit),” kata Rofiqi, Minggu (22/12).
“Mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo,” sambung anggota Komisi III DPR RI ini.
Rofiqi menilai PDIP sedang bersandiwara untuk mencari simpati publik dengan mengambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP, lanjut dia, terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil.
Ia menilai ini kurang bijak. Seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik. Apalagi rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12% ini masih ada di ruang publik.
“Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini, apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan,” sindir dia.
“Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panja-nya saja dari mereka kok,” ujar dia.
Semestinya, PDIP bersikap jantan. Yakni mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 % ini. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.
“Harusnya mereka jujur dan bisa mengakui perjuangan Prabowo yang memperjuangkan pelaksanaan UU-nya dibatasi hanya menyasar barang mewah,” kata dia.
“Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bijaksana demi kepentingan rakyat,” kata dia.
