apakabar.co.id, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya turun langsung ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Kedatangannya itu membawa secercah harapan bagi warga yang telah lama hidup berdampingan dengan truk hauling batu bara yang mencaplok jalan negara.
Joshua, salah satu warga yang duduk tepat bersebelahan dengan Gibran saat kunjungan itu bilang wapres datang untuk meninjau langsung lokasi pembunuhan di dusun tersebut dan menemui keluarga korban.
“Yang saya tahu, Pak Wapres datang ke Muara Kate untuk melihat langsung lokasi kejadian pembunuhan, juga meninjau tempat warga memblokade jalan tambang hauling PT Mantimin. Beliau ketemu langsung dengan keluarga korban,” kata Joshua kepada media ini, Jumat (20/6).
Gibran, cerita Joshua, datang didorong oleh banyaknya kecelakaan yang terjadi di lintasan truk hauling. Karena itu, Gibran memilih melewati jalur perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur saat menuju lokasi.
“Di Batu Kajang banyak korban. Pak Gibran dengan tegas bilang, ‘Ibu-ibu jangan lagi turun ke jalan, itu sangat berbahaya’. Dia sudah lihat langsung situasinya, karena turun di Bandara Tabalong. Jalan hauling ini memang sangat berisiko,” jelas Joshua.
Ia menambahkan Wapres bahkan dua kali menemui warga di salah satu rumah penduduk. Pertemuan pertama berlangsung sekitar 30 menit sebelum jeda Maghrib. Setelah salat, Gibran kembali untuk mendengarkan langsung keluhan warga terdampak.
Warga memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Mereka minta dipasangkan tower jaringan karena sinyal buruk. Jalan juga rusak. “Kami sampaikan bahwa jalan negara ini tak layak dipakai hauling karena terlalu ramai dan banyak kecelakaan,” ungkap Joshua.
Joshua menilai akar masalah terletak pada lemahnya pengawasan pemerintah. Ia menyayangkan masyarakat harus turun tangan sendiri karena negara dianggap abai.
“Kalau pemerintah tegas, masyarakat enggak perlu blokade jalan. Ini kan pembiaran. Mereka tutup mata terhadap hauling di jalan umum. Enggak ada pengawasan,” ujarnya.
Kedatangan Wapres membangkitkan harapan besar Warta Linus, seorang tokoh pemuda Muara Kate.
“Harapan kami cuma dua, kasus pembunuhan tokoh adat segera diusut tuntas, dan aktivitas hauling dihentikan permanen, bukan cuma sementara atau akal-akalan,” ujarnya via sambungan telepon.
Menurutnya, warga juga meminta agar pemerintah pusat menindaklanjuti keresahan yang selama ini tak terekspos media.
“Kami ceritakan semua, ada rumah warga ditabrak truk, ada pegawai BRI di Batu Sopang yang ketimpa truk batubara. Pak Wapres mendengarkan, dan menyampaikan dukacita,” tambah Joshua.
Dalam pertemuan itu, Wapres juga meminta warga tidak lagi melakukan penjagaan jalan karena hal itu berbahaya dan sudah menjadi tanggung jawab negara.
“Pak Wapres prihatin. Beliau melarang masyarakat jaga jalan karena itu sudah tanggung jawab negara,” ujar Warta.
Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 tentang larangan hauling di jalan umum seharusnya cukup jadi dasar penindakan. Namun, ketidaktegasan pemerintah membuat oknum-oknum leluasa bermain.
“Ini ladangnya oknum. Banyak pihak terlibat. Kami masih menunggu sikap pemerintah pusat setelah kunjungan Pak Wapres,” tegasnya.
Wapres, kata dia, berjanji akan mengawal langsung penyelesaian kasus pembunuhan dan aktivitas tambang ilegal di kawasan itu.
“Pak Gibran bilang akan pantau langsung, mendesak penegakan hukum. Soal pencabutan izin, beliau enggak janji, tapi bilang akan rapat dulu, rencananya Senin,” tutur Joshua.
Sementara itu, Warta mengatakan dirinya tidak sempat mendampingi warga bertemu Wapres karena dijadwalkan hadir di forum dialog Forkopimda. Namun, rencana berubah dan Wapres memilih berdialog langsung dengan warga.
“Saya enggak di lokasi karena awalnya dijadwalkan dialog Forkopimda di balai desa. Tapi Pak Wapres batal ke sana dan lebih memilih ketemu langsung warga,” ungkapnya.
Hingga pertemuan usai, belum ada keputusan final dari pemerintah pusat. Namun, Gibran disebutkan akan membawa persoalan ini ke rapat kabinet pada Senin mendatang.
“Belum ada keputusan pasti. Tapi katanya Senin akan dibahas di pusat,” tutup Warta.
Setibanya di Jakarta, Gibran langsung menggelar rapat terbatas di Sekretariat Wapres, Senin (16/6). Rapat ini dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto.
Sebelum bertemu Wapres, Rudy lebih dulu menggelar rapat dengan Kepala Sekretariat Wapres, Al-Muktabar. Setelah itu, Gibran mengundangnya untuk pertemuan khusus membahas solusi atas konflik pertambangan yang selama ini meresahkan warga.
“Iya, sudah selesai. Semua arahan Bapak Wapres akan kami tindak lanjuti,” kata Rudy singkat, saat dihubungi media ini pada Senin petang.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyampaikan inti kebijakan hasil rapat: PT Mantimin Coal Mining (MCM) dilarang menggunakan jalan nasional untuk hauling batubara. Sebagai gantinya, perusahaan akan menggunakan jalan khusus milik PT Tabalong Prima.
“Solusinya, PT Mantimin akan memakai jalan hauling PT Prima di Tabalong, bukan lagi jalan nasional,” ujar Bambang.
MCM merupakan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang dimiliki PT Bangun Asia Persada, anak usaha IL&FS Limited dari India. Perusahaan ini selama bertahun-tahun dituding warga Paser menggunakan jalan negara untuk hauling, melanggar Perda Kaltim No. 10 Tahun 2012 dan UU Minerba.
Tragedi demi tragedi pun terus terjadi. Mei 2024, Ustaz Teddy tewas tertabrak truk. Oktober 2024, Pendeta Veronika juga meninggal akibat truk yang gagal menanjak. Pada 15 November 2024, posko warga penolak hauling diserang oleh orang tak dikenal.
Jalan hauling yang akan digunakan MCM selanjutnya adalah milik PT Tabalong Prima, anak usaha Jhonlin Group milik Haji Isam. Jalan tersebut membentang sepanjang 143 kilometer dari Tabalong hingga Kerang Dayo, Batu Engau, Paser.
Namun, kapan pengalihan ini berlaku? “Setelah perbaikan jalan dan jembatan selesai oleh mereka, sesegera mungkin,” ujar Bambang.
Sembari menunggu, MCM masih diizinkan beroperasi secara terbatas di wilayah selatan, tanpa menyentuh sisi timur Kalimantan. “Mereka masih bisa beraktivitas internal karena punya jetty sendiri. Tapi hauling lewat jalan nasional dilarang total,” tegas Bambang.
Rapat terbatas itu juga melibatkan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Forkopimda Kaltim (secara daring), dan Bupati Tabalong. Bambang memastikan bahwa proses penyidikan kasus pembunuhan di Muara Kate tetap berjalan.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa larangan penggunaan jalan umum untuk hauling sejalan dengan Pasal 91 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Jika dilanggar, sanksi administratif berupa penundaan atau pembekuan izin bisa dikenakan.
“Selain itu, jalan di Batu Kajang sepanjang 4 kilometer dan dua jembatan juga akan diperbaiki. Ini sudah jadi prioritas BBPJN Kaltim,” tambah Rudy.
Sebelumnya, Minggu (15/6), Wapres Gibran mengunjungi langsung Dusun Muara Kate. Dalam dua tahun terakhir, kawasan ini menjadi titik konflik akibat aktivitas hauling truk batubara di jalan negara.
Jalan rusak, kecelakaan meningkat, korban jiwa berjatuhan. Bahkan seorang tokoh warga penolak hauling, Russell, ditemukan tewas pada 16 Juni.
“Bapak ibu jangan takut terhadap intimidasi apa pun. Saya bersama bapak dan ibu,” kata Gibran dalam dialog dengan warga.
