NEWS

DPR Minta Pemerintah Optimalkan Pencarian Korban Longsor Banjarnegara

Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, yang ditemukan Kamis (20/11/2025). Foto: Antara
Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, yang ditemukan Kamis (20/11/2025). Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta pemerintah mengoptimalkan proses pencarian terhadap 26 warga yang diduga tertimbun longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

“Kami berharap seluruh warga yang hilang dapat ditemukan pada proses pencarian. Namun, keselamatan tim SAR harus tetap menjadi prioritas,” ujar Mahdalena seperti dikutip di Jakarta, Kamis (20/11).

Diketahui, longsor tersebut terjadi pada Minggu (16/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Struktur tanah yang labil di lokasi menjadi kendala utama pencarian, bahkan tim SAR melaporkan adanya bunyi rekahan tanah yang meningkatkan risiko pergerakan tanah susulan.
Mahdalena mendorong seluruh unsur pemerintah dan tim gabungan meningkatkan koordinasi agar proses pencarian berjalan lebih optimal. Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian penuh bagi warga terdampak, termasuk penyediaan posko yang aman dan nyaman.

“Makanan, pakaian, dan air bersih harus menjadi prioritas. Kebutuhan khusus bagi anak-anak dan perempuan juga jangan diabaikan,” katanya.

Data Pos Komando Tanggap Darurat Kecamatan Pandanarum mencatat 937 warga terdampak longsor itu. Dua orang meninggal dunia, sementara 48 rumah rusak berat.
Sementara itu, sebanyak 134 rumah, tiga warung, dan dua mushalla rusak ringan. Longsor juga menimbun 800 meter jalan desa dan 670 meter saluran air. Total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp31,123 miliar.

Mahdalena menekankan pentingnya pemetaan kawasan rawan longsor untuk mencegah bencana berulang. Ia mengingatkan bahwa Banjarnegara sebelumnya pernah mengalami longsor besar pada 12 Desember 2014 di Kecamatan Karangkobar yang menewaskan 95 orang dan membuat 13 orang hilang.

“Kita tidak ingin masyarakat hidup dalam ketakutan. Pemerintah harus segera melakukan langkah pencegahan agar risiko bencana dapat diminimalkan,” ujarnya.