EKBIS

Eddy Soeparno: Proyek 'Waste to Energy' Perlu Kesiapan Daerah

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Foto: MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Foto: MPR RI
apakabar.co.id, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik yang dicanangkan pemerintah, memerlukan kesiapan dari daerah.

Menurut dia, daerah perlu mempersiapkan masa transisi selama program ini dipersiapkan, khususnya menghadapi lonjakan sampah di lebaran atau menjelang hari-hari besar lainnya.

"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," kata Eddy di Jakarta, Rabu (7/1).
Selama fase persiapan program Waste to Energy (WTE), dia mengaku telah menjalin dialog dengan Wali Kota di beberapa daerah prioritas penerapan program. Dia mengatakan banyak aspirasi yang disampaikan kepala daerah terkait pelaksanaan program ini, mulai dari Wali Kota Bandung, Palembang, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Manado, Balikpapan, hingga Denpasar.

"Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1.000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulunya," kata dia.

Di sisi lain, dia pun menyampaikan rasa syukur dan menegaskan kembali dukungannya untuk program Waste to Energy ini. Menurut dia, bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya.

"Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan," kata dia.
Dia pun mengaku sempat memberikan banyak masukan dalam penyusunan Perpres 109 Nomor 2025 tentang Waste to Energy, untuk memastikan implementasi program berjalan lancar.

"Dalam pembahasan Perpres 109/2025 kami ikut memberikan masukan agar program ini bisa sinergi dengan kesiapan daerah mulai dari pemda, perangkat hingga warga dalam implementasinya," pungkasnya.