OPINI
Defisit di Bawah 3 Persen Belum Tentu APBN Sehat
Oleh: Syafruddin Karimi
Defisit di bawah 3 persen sering diperlakukan seperti stempel kesehatan fiskal. Angkanya memang penting karena memberi pagar bagi disiplin anggaran. Tetapi pagar bukan rumah. RAPBN 2027 merencanakan pendapatan negara Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, dan defisit 2,40 persen PDB. Secara aturan, posisi itu terlihat aman. Persoalannya lebih dalam: kesehatan APBN tidak hanya ditentukan oleh besar defisit, tetapi juga oleh kualitas belanja, beban bunga, kekakuan pengeluaran, kemampuan menyerap guncangan, dan risiko yang belum muncul di neraca hari ini.
Di sinilah ukuran 3 persen dapat menciptakan rasa aman yang terlalu sederhana. Pemerintah dapat mempertahankan defisit rendah sambil menghadapi ruang fiskal yang makin sempit. Bila program prioritas bertambah, subsidi sulit disesuaikan, transfer dan belanja wajib membesar, sementara pembayaran bunga terus menyerap penerimaan, porsi anggaran yang benar-benar dapat dipilih pemerintah mengecil. Rantai risikonya jelas: komitmen belanja meningkat, pengeluaran menjadi lebih kaku, ruang diskresioner menyusut, kebutuhan pembiayaan tetap tinggi, sensitivitas terhadap suku bunga naik, lalu kemampuan APBN meredam krisis melemah.
Kondisi 2026 memberi alasan untuk tidak panik sekaligus tidak lengah. Pada semester pertama 2026, defisit tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB dan keseimbangan primer masih surplus Rp85,1 triliun. Pemerintah kemudian memperkirakan defisit setahun penuh sekitar 2,85 persen PDB. Data ini menunjukkan fiskal belum berada dalam situasi darurat. Justru karena posisi dasarnya masih terjaga, pemerintah memiliki kesempatan memperkuat kualitas anggaran sebelum rigiditas belanja berubah menjadi masalah struktural.
Argumen tandingnya cukup kuat: selama rasio defisit berada di bawah batas hukum dan utang tetap terkendali, kekhawatiran terhadap kesehatan APBN dinilai berlebihan. Pendekatan ini memiliki dasar. Aturan fiskal memberi jangkar ekspektasi dan mengurangi risiko ekspansi belanja tanpa batas. Tetapi uji kesehatan fiskal tidak selesai pada kepatuhan terhadap satu rasio. Dua anggaran dapat sama-sama mencatat defisit 2,4 persen, tetapi memiliki daya tahan berbeda jika yang satu membiayai investasi produktif dan yang lain didominasi belanja berulang dengan multiplier rendah.
Karena itu, pertanyaan strategisnya bukan sekadar, “Apakah defisit masih di bawah 3 persen?” Pertanyaan yang lebih berguna adalah: berapa besar ruang yang tersisa ketika ekonomi mengalami shock baru? Indonesia menghadapi risiko harga energi, tekanan nilai tukar, biaya pembiayaan global, bencana, serta kebutuhan perlindungan sosial yang dapat muncul bersamaan. APBN yang sehat harus mampu merespons kejutan tersebut tanpa memotong belanja produktif secara mendadak atau menambah utang pada saat biaya dana sedang mahal.
Trade-off kebijakan menjadi semakin nyata karena RAPBN 2027 juga membawa delapan klaster program prioritas, dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, sampai penurunan kemiskinan. Program seperti ini dapat memperkuat kapasitas ekonomi jika desainnya tepat.
Risiko muncul ketika setiap prioritas berubah menjadi komitmen permanen yang sulit dievaluasi dan dihentikan. Program yang memiliki tujuan baik tetap membutuhkan indikator hasil, batas biaya, evaluasi berkala, dan mekanisme penghentian jika manfaatnya tidak sebanding dengan anggaran.
Pemerintah karena itu perlu menggeser pusat perhatian dari sekadar menjaga angka defisit menuju menjaga kualitas ruang fiskal. Spending review harus menjadi proses rutin, program baru perlu memiliki costing multiyear, subsidi perlu semakin tepat sasaran, dan kewajiban kontinjensi dari badan usaha serta skema pembiayaan alternatif harus dibuka secara transparan.
Pemerintah juga perlu melindungi belanja yang meningkatkan produktivitas ketika tekanan anggaran naik. Dalam skenario pertumbuhan melambat atau yield SBN meningkat, prioritas harus diuji berdasarkan dampak ekonomi dan sosialnya, bukan berdasarkan kekuatan politik program. Prinsip ini menjaga fleksibilitas anggaran ketika penerimaan meleset atau biaya pembiayaan membesar.
Defisit 3 persen adalah pagar penting, bukan sertifikat kesehatan. APBN baru benar-benar kuat ketika pemerintah mampu membiayai prioritas hari ini tanpa mengurangi kapasitas negara menghadapi krisis esok. Disiplin fiskal yang matang tidak berhenti pada pertanyaan apakah batas dilanggar. Ia menuntut pertanyaan yang lebih sulit: berapa banyak pilihan kebijakan yang masih tersisa setelah seluruh janji dibayar?
Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY