EKBIS
Libur Lebaran, Program Makan Bergizi Gratis Hemat Hingga Rp5 Triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan meliburkan program MBG berdampak signifikan terhadap penghematan belanja negara.
apakabar.co.id, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diliburkan selama periode Idulfitri disebut mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Pemerintah memastikan penghentian sementara itu merupakan bagian dari pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan meliburkan program tersebut berdampak signifikan terhadap penghematan belanja negara.
“Yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Beberapa triliun,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3).
Ia merujuk pada laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang sebelumnya menyebut bahwa penghentian sementara program MBG selama Lebaran dapat menghemat anggaran sekitar Rp5 triliun.
Menurut Dadan, penyaluran MBG ke sekolah-sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026. Sementara itu, distribusi untuk kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terakhir dilakukan pada 17 Maret 2026.
Selama periode 18 hingga 24 Maret, tidak ada penyaluran MBG bagi seluruh penerima manfaat. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan lebih awal sebelum masa libur dimulai. Program ini dijadwalkan kembali berjalan normal pada 31 Maret 2026.
“Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu,” kata Dadan.
Meski dihentikan sementara, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi salah satu prioritas. Dengan total pagu anggaran mencapai Rp335 triliun, program ini dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Namun demikian, Menteri Keuangan menilai masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menyoroti aspek pengelolaan dan belanja yang dinilai bisa dioptimalkan.
“MBG itu program yang bagus karena tidak semua masyarakat dalam kondisi mampu. Hanya pelaksanaannya perlu dioptimalkan, termasuk cara belanjanya,” ujarnya.
Upaya efisiensi ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah menyusun langkah penghematan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap berada di bawah batas aman, yakni 3 (tiga) persen dari produk domestik bruto (PDB).
Penghentian sementara MBG selama Lebaran pun menjadi salah satu contoh bagaimana pemerintah mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan disiplin fiskal.
Namun di sisi lain, jeda distribusi program ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama kelompok rentan yang bergantung pada bantuan tersebut.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan program seperti MBG tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan tanpa mengurangi dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Editor:
JEKSON SIMANJUNTAK
JEKSON SIMANJUNTAK