OPINI
Strategi Logistik Hijau Pengendalian Inflasi
Oleh: Aries Purnomohadi*
Inflasi pangan masih menjadi tantangan yang terus berulang dalam perekonomian Indonesia. Setiap kali harga cabai, bawang merah, beras, maupun berbagai komoditas hortikultura melonjak, perhatian publik hampir selalu tertuju pada menurunnya produksi atau gangguan cuaca yang mengacaukan pola dan musim tanam.
Padahal, persoalan yang kerap luput dari sorotan justru terletak pada rantai distribusi. Komoditas sebenarnya tersedia di sentra-sentra produksi, tetapi biaya untuk mengantarkannya ke pasar-pasar utama terus meningkat akibat tingginya ongkos logistik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pasokan, tetapi juga oleh seberapa efisien bahan pangan bergerak dari sentra produksi menuju meja makan masyarakat.
Karena itu, upaya menekan biaya distribusi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pengendalian inflasi pangan. Dengan kontribusi biaya logistik yang diperkirakan mencapai 20 hingga 40 persen dari harga eceran beberapa komoditas, setiap peningkatan efisiensi transportasi akan memberikan dampak langsung terhadap upaya stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.
Dalam konteks inilah, elektrifikasi armada logistik menghadirkan peluang baru. Selama ini, kendaraan listrik lebih banyak diposisikan sebagai bagian dari agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Padahal, manfaat ekonominya jauh lebih luas, termasuk menciptakan struktur biaya logistik yang lebih stabil.
Hasil kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang penggunaan truk listrik secara penuh mampu menekan biaya energi hingga 78 persen dibandingkan kendaraan diesel. Efisiensi tersebut berasal dari konsumsi energi yang lebih rendah serta kebutuhan perawatan yang lebih sederhana. Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya distribusi pangan menjadi lebih terkendali.
Artinya, kendaraan listrik tidak hanya menghasilkan udara yang lebih bersih, tetapi juga berpotensi memperkuat stabilitas harga pangan melalui penurunan biaya logistik.
Meski demikian, elektrifikasi tidak serta-merta dipahami sebagai langkah penggantian armada diesel secara total. Kita dapat membangun pendekatan yang lebih realistis melalui sistem logistik hibrida yang memanfaatkan keunggulan kedua teknologi.
Truk diesel tetap berperan pada distribusi antarkota dan jarak jauh yang membutuhkan daya jelajah tinggi, sedangkan truk listrik difokuskan pada distribusi perkotaan atau last-mile delivery. Pola hub-and-spoke memungkinkan perpindahan muatan di pusat distribusi sebelum barang dikirim ke pasar menggunakan armada listrik.
Strategi ini juga mengurangi kendala berupa keterbatasan jarak tempuh dan waktu pengisian baterai, sekaligus memaksimalkan efisiensi operasional.
Namun, harus diakui terdapat beberapa aspek lain dalam pengoperasian kendaraan listrik, salah satunya isu biaya per kilometer penggunaan ban yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Beberapa perusahaan telah memperkenalkan teknologi ban yang lebih baru untuk mengatasi hal ini (low rolling resistance).
Belajar dari India dan China
Sejumlah negara telah membuktikan efektivitas pendekatan pola hub-and-spoke lintas teknologi tersebut. Sebagaimana diberitakan The India Express, Kota Delhi, India mengembangkan pusat distribusi yang menghubungkan truk diesel dari sentra produksi dengan armada listrik untuk mendistribusikan bahan pangan di kawasan perkotaan.
The International Council On Clean Transportation melaporkan bahwa Kota Shenzhen, China bahkan berhasil mengoperasikan kendaraan listrik secara luas dalam distribusi pangan segar sehingga pasokan harian tetap terjaga dengan biaya operasional yang lebih efisien.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa transformasi logistik hijau tidak harus dilakukan secara drastis, melainkan melalui proses transisi yang bertahap dan terukur.
Bagi kita di Indonesia, contoh pengalaman di India dan China tersebut memiliki relevansi erat dengan strategi pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan melalui pilar 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Efisiensi biaya kendaraan listrik mendukung keterjangkauan harga. Distribusi yang lebih andal menjaga ketersediaan pasokan. Pemanfaatan sistem logistik modern memperlancar arus barang, sementara digitalisasi armada memungkinkan pemerintah memperoleh informasi pasokan secara real time, sehingga potensi kepanikan pasar maupun spekulasi harga dapat diminimalkan.
Dengan demikian, elektrifikasi logistik bukan sekadar inovasi transportasi, melainkan dapat diposisikan sebagai instrumen baru dalam bauran kebijakan pengendalian inflasi.
Arah Kebijakan Nasional
Transformasi menuju logistik hijau memerlukan dukungan kebijakan yang mampu mempercepat adopsi kendaraan niaga listrik tanpa mengganggu efisiensi dunia usaha. Selama ini, berbagai insentif kendaraan listrik lebih banyak diarahkan kepada kendaraan penumpang.
Ke depan, ruang kebijakan tersebut layak diperluas kepada armada logistik komersial, khususnya kendaraan yang mengangkut bahan pangan sebagai komoditas strategis pengendali inflasi.
Insentif tersebut dapat dirancang secara lebih terarah, misalnya melalui pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk truk listrik, pemberian tarif listrik khusus bagi fasilitas pengisian daya di kawasan pergudangan dan pusat distribusi, serta skema pembiayaan hijau (green financing) dengan bunga yang lebih kompetitif untuk investasi armada niaga listrik.
Dukungan tersebut tidak hanya menurunkan biaya investasi awal (upfront cost), tetapi juga mempercepat terciptanya biaya logistik yang lebih efisien dan stabil.
Di samping itu, penguatan sinergi kebijakan dalam kerangka pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah serta Bank Indonesia dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) dengan mengintegrasikan digitalisasi rantai pasok pangan ke dalam berbagai program stabilisasi harga.
Dengan demikian, elektrifikasi logistik tidak hanya menjadi agenda transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga pangan.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah bersama TPID dapat mengembangkan proyek percontohan distribusi pangan menggunakan sistem logistik hibrida di beberapa kota besar. Evaluasi terhadap efisiensi biaya distribusi, ketepatan waktu pengiriman, dan dampaknya terhadap stabilitas harga akan menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan kebijakan nasional pada masa mendatang.
Pengendalian inflasi pangan tidak lagi cukup mengandalkan peningkatan produksi maupun operasi pasar. Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan dinamika harga energi global, efisiensi logistik menjadi faktor yang semakin menentukan.
Hibridasi armada diesel dan kendaraan listrik menawarkan solusi yang realistis bagi Indonesia. Selain mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi, pendekatan ini memperkuat ketahanan rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menciptakan stabilitas harga yang menjadi fondasi bagi daya beli masyarakat.
Dengan kata lain, investasi pada logistik hijau sesungguhnya merupakan investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
*) Analis Senior Bank Indonesia
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY