OPINI
Dari Remitansi Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Oleh: Aswin Rivai*
Di balik setiap remitansi terdapat kisah pengorbanan jutaan pekerja migran yang meninggalkan keluarganya demi memperoleh penghasilan lebih baik.
Selama ini remitansi sering dipandang hanya sebagai kiriman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari: membayar biaya sekolah anak, memperbaiki rumah, membeli kebutuhan pokok, atau membantu orang tua di kampung halaman.
Pandangan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu sempit. Secara ekonomi, remitansi merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang paling stabil dan paling tahan terhadap guncangan global.
Bank Dunia memperkirakan arus remitansi global mencapai sekitar 856 miliar dolar AS pada 2024, dengan sekitar 653 miliar dolar AS mengalir ke negara berpendapatan rendah dan menengah.
Nilai tersebut telah melampaui investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) di banyak negara berkembang. Ketika arus modal asing mudah keluar masuk akibat gejolak pasar dan ketidakpastian geopolitik, remitansi tetap mengalir karena didorong oleh ikatan keluarga dan kebutuhan hidup yang nyata.
Negara-negara seperti India, Meksiko, Filipina, Bangladesh, dan Pakistan telah membuktikan bahwa remitansi dapat menjadi penyangga ekonomi nasional. India menerima lebih dari 120 miliar dolar AS remitansi per tahun dan menjadikannya salah satu sumber devisa terbesar.
Filipina selama bertahun-tahun memanfaatkan remitansi pekerja migran sebagai penopang konsumsi domestik dan stabilitas neraca pembayaran. Indonesia memiliki potensi yang tidak kalah besar.
Jutaan pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah. Dana yang mereka kirim menopang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan konsumsi jutaan keluarga di berbagai daerah.
Namun potensi remitansi sebagai modal produktif masih belum optimal. Sebagian besar dana habis untuk konsumsi karena sistem keuangan kita belum sepenuhnya mampu menghubungkan remitansi dengan tabungan, investasi, kredit usaha, dan asuransi.
Persoalan lain yang sering luput diperhatikan adalah tingginya biaya pengiriman uang. Walaupun biaya remitansi global telah turun dari lebih dari 9 persen pada 2009 menjadi sekitar 6 persen saat ini, angka tersebut masih jauh lebih mahal dibandingkan transfer domestik.
Remitansi digital rata-rata sekitar 4 persen, sedangkan layanan berbasis tunai masih sekitar 7 persen. Padahal, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah menurunkan biaya remitansi menjadi di bawah 3 persen.
Perbedaan biaya ini bukan terutama disebabkan oleh teknologi, melainkan oleh struktur pasar dan regulasi. Pembayaran lintas negara masih bergantung pada jaringan correspondent banking sehingga transaksi harus melewati beberapa perantara. Setiap mata rantai menambah biaya, memperlambat proses, dan meningkatkan risiko.
Biaya Remitansi
Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah: mengapa biaya remitansi internasional tidak bisa semurah transfer domestik? Jawabannya bisa jika infrastruktur dan regulasinya diubah.
Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang kuat melalui BI-FAST, QRIS lintas batas, dan kerja sama Local Currency Settlement (LCS).
BI-FAST memungkinkan transfer domestik berlangsung hampir seketika dengan biaya sangat murah. Jika prinsip yang sama diterapkan pada pembayaran lintas negara, biaya remitansi dapat ditekan secara signifikan. Langkah berikutnya adalah menghubungkan BI-FAST dengan sistem pembayaran cepat di negara tujuan utama pekerja migran Indonesia sehingga transaksi dapat diproses langsung tanpa banyak perantara.
Bank Indonesia bersama sejumlah bank sentral ASEAN telah memulai arah tersebut melalui konektivitas pembayaran regional. Namun cakupannya perlu diperluas ke Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan negara-negara Teluk yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia. Semakin sedikit perantara dalam transaksi lintas negara, semakin murah biaya yang ditanggung pekerja migran.
Persaingan juga harus diperkuat. Fintech remitansi dan penyedia uang elektronik perlu memperoleh akses yang lebih adil ke infrastruktur pembayaran nasional. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa masuknya pemain digital baru mampu menekan biaya secara cepat. Transparansi kurs valuta asing juga harus diperbaiki karena biaya tersembunyi sering kali berasal dari selisih kurs yang terlalu lebar.
Namun menurunkan biaya saja tidak cukup. Tantangan yang lebih besar adalah mengubah remitansi dari alat konsumsi menjadi alat investasi.
Di sinilah literasi keuangan menjadi kunci. Remitansi seharusnya menjadi pintu masuk inklusi keuangan. Riwayat penerimaan remitansi dapat dijadikan dasar penilaian kredit bagi keluarga yang belum memiliki histori pinjaman formal. Dengan begitu, bank dapat menawarkan tabungan berjangka, asuransi kesehatan, pembiayaan pendidikan, hingga kredit usaha mikro.
Bayangkan seorang keluarga di desa yang menerima remitansi rutin setiap bulan selama bertahun-tahun. Secara ekonomi, mereka sebenarnya memiliki arus kas yang relatif stabil. Jika data tersebut diakui sebagai bukti kemampuan membayar, keluarga tersebut dapat memperoleh akses pembiayaan untuk membuka warung, usaha pertanian, peternakan, atau usaha jasa kecil. Remitansi pun berubah dari sekadar uang belanja menjadi modal produktif.
Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa remitansi dapat mendorong lahirnya usaha mikro apabila didukung program kewirausahaan dan akses pembiayaan. India memanfaatkan digitalisasi pembayaran untuk menekan biaya transaksi dan memperluas akses keuangan. Indonesia dapat mengambil pelajaran serupa agar remitansi menjadi sumber pembiayaan UMKM yang lebih besar.
Potensi Remitansi
Potensi ini semakin penting di tengah tantangan bonus demografi. Dalam satu dekade ke depan, jutaan anak muda Indonesia akan memasuki pasar kerja. Tidak semua dapat diserap oleh sektor formal. Karena itu, penciptaan usaha mikro dan kecil menjadi sangat penting. Remitansi dapat menjadi salah satu sumber startup capital yang paling realistis karena berasal dari tabungan dan kerja keras warga negara sendiri.
Jika sebagian kecil saja dari arus remitansi digunakan untuk investasi produktif, dampaknya bisa sangat besar: lebih banyak usaha kecil lahir, lebih banyak lapangan kerja tercipta, dan ekonomi daerah menjadi lebih dinamis. Efek bergandanya jauh melampaui nilai transfer itu sendiri.
Pemerintah juga perlu melihat pekerja migran bukan hanya sebagai penghasil devisa, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Perlindungan pekerja migran, akses layanan keuangan digital, pendidikan keuangan sebelum keberangkatan, serta kemudahan investasi bagi keluarga penerima remitansi harus menjadi satu paket kebijakan yang terintegrasi.
Pada akhirnya, remitansi bukan sekadar angka statistik dalam neraca pembayaran. Di baliknya terdapat harapan jutaan keluarga Indonesia. Tugas negara adalah memastikan setiap rupiah yang dikirim dari luar negeri tidak hanya menjaga dapur tetap mengebul, tetapi juga menjadi benih investasi, lahirnya wirausaha baru, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketika biaya remitansi dapat ditekan mendekati biaya transfer domestik dan dana tersebut dihubungkan dengan layanan keuangan produktif, remitansi akan bertransformasi dari penyelamat ekonomi keluarga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia tidak kekurangan modal sosial dan tenaga kerja. Yang kita perlukan adalah keberanian untuk membangun ekosistem pembayaran dan keuangan yang membuat hasil kerja jutaan pekerja migran benar-benar menjadi kekuatan pembangunan bangsa.
*) Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY