NEWS
Hasil Evaluasi KLH: 80 Izin Lingkungan Tambang Dibekukan
apakabar.co.id, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membekukan sebanyak 80 izin lingkungan sektor ekstraktif batu bara dan nikel. Hal itu dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memaparkan dari total 80 unit yang dibekukan tersebut merupakan hasil dari 250 unit yang telah dilakukan evaluasi oleh KLH.
"Jadi saat ini kita memiliki 1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel yang sedang kita evaluasi," katanya setelah Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).
Hanif memaparkan pembekuan izin lingkungan akan berpotensi terus bertambah, sebab proses evaluasi masih terus berjalan. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi yakni kontribusi saat terjadi banjir di suatu daerah.
Sedangkan fokus evaluasi akan dilakukan pada 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel yang cukup besar.
"Jadi, hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara, temuan lapangan. Setelah itu digeser ke pendekatan hukum," kata Hanif.
Pendekatan hukum dapat berupa sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan sampai gugatan perdata.
KLH/BPLH melalui Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) tengah mengawal 30 kasus, termasuk yang dilakukan lewat pengadilan.
Gugatan dilakukan oleh KLH/BPLH sebagai bentuk peringatan agar perusahaan lain memastikan ketaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Mungkin penerimaan negaranya akan sangat besar, karena mungkin hampir Rp5-6 triliun ini kita akan peroleh dari ketidaktaatannya. Ini bukan berarti kita memanfaatkan ini sebagai satu-satunya, tidak. Ini deterant efeknya kita harapkan akan menggema, sehingga yang lain akan berhati-hati," pungkasnya.
Kementerian Lingkungan Hidup
Hal
Menteri Lingkungan Hidup Hanif
Faisol Nurofiq
Jadi
Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan
Sampah
Jakarta
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY