EKBIS

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Q2-2026 Mencemaskan, INDEF: Terlalu Ketergantungan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Antara
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA -Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan catatan kritis terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2026. Meski perekonomian nasional secara agregat tercatat mampu tumbuh sebesar 5,29 persen, lembaga kajian ekonomi independen tersebut menilai fondasi pertumbuhan saat ini sangat mencemaskan karena terlalu bergantung pada dorongan stimulus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ketimbang daya beli murni masyarakat secara umum.

Melambatnya laju pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dari angka 5,52 persen pada Triwulan I-2026 menjadi 5,06 persen pada Triwulan II-2026 menjadi indikator utama melemahnya daya beli warga. Sebaliknya, Konsumsi Pemerintah justru mengalami lonjakan yang sangat pesat hingga tumbuh sebesar 15,97 persen. 

"Fenomena ketimpangan ini membuktikan bahwa daya beli organik masyarakat sebenarnya belum sepenuhnya pulih maupun solid tanpa adanya sokongan intervensi belanja dari pemerintah secara masif," kata Direktur INDEF Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertajuk "Di Balik Pertumbuhan 5,29%: Kuat di Angka, Rapuh di Fondasi?" dipantau daring di Jakarta, Kamis (6/8/2026). 
Eko mengkhawatirkan apabila berbagai bantuan dan intervensi fiskal negara ditarik, tingkat konsumsi rumah tangga diperkirakan akan berada dalam posisi yang kian tertekan.

Selain tingginya tingkat ketergantungan pada belanja APBN, struktur perekonomian nasional pada periode ini juga tercatat kehilangan bantalan pendukung dari sektor eksternal. 

Laju pertumbuhan ekspor mengalami penurunan drastis hingga tersisa hanya sebesar 4,13 persen, sementara di saat yang bersamaan laju impor tetap mengalami pertumbuhan tinggi mencapai 8,82 persen. 

"Ketimpangan neraca perdagangan ini memicu melebarnya defisit net ekspor, yang pada akhirnya menggerus laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan hingga memberikan kontribusi negatif sebesar minus 0,78 persen," katanya.
Atas dasar pertimbangan sejumlah indikator tersebut, Eko meragukan optimisme dan proyeksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2026 mendatang bakal sanggup menembus atau mendekati angka 6 persen. 

Eko beralasan target tersebut sulit dicapai tanpa didukung keberadaan momentum musiman seperti perayaan Hari Raya Keagamaan atau libur panjang nasional pada kuartal berikutnya, target pertumbuhan tinggi tersebut dinilai sangat tidak realistis untuk dicapai. 

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memfokuskan alokasi kebijakan fiskal pada program-program prioritas yang mampu menciptakan lapangan kerja formal berpendapatan layak guna mendorong daya beli masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

"Perekonomian menjadi sangat bergantung pada APBN, jika intervensi fiskal negara ditarik, daya beli murni masyarakat sebenarnya tertekan," pungkasnya.