Media Asing Sentil 'Ghost City', DPR Minta OIKN Buka Suara

apakabar.co.id, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara mengenai kritik media asing yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu atau "ghost city".

Khozin meminta agar OIKN perlu mengevaluasi publikasi mengenai proses pembangunan secara berkala kepada publik. Sebab, sebutan kota hantu merupakan uangkapan bersifat peyoratif yang dapat diartikan gelapnya masa depan IKN.

"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (31/10).

Khozin mengkhawatirkan bila pemberitaan negatif yang dimunculkan media asing tidak dimitigasi dan dinetralisir oleh OIKN, maka akan berpotensi memperburuk citra IKN dan Indonesia di mata lokal dan internasional.

Citra IKN yang baik berdasarkan kondisi nyata lapangan, menurutnya dapat menumbuhkan kepercayaan masuknya investor asing untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

"Di antara cara yang bisa ditempuh, dengan perbaikan pola komunikasi publik,” katanya.

Setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, dia menegaskan bahwa IKN telah disebut sebagai Ibu Kota Politik menjadikan pembangunan IKN makin jelas.

“Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” kata dia.

Perpres tersebut, menurut dia, juga menjadi dasar dalam peta jalan pembangunan IKN agar mempunyai target. Artinya target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN.

Secara politik, dia menilai bahwa sudah tidak perlu lagi ada debat soal masa depan IKN, karena didukung melalui politik legislasi hingga politik anggaran.

“UU tentang IKN dan regulasi turunannya jelas telah mengatur. Secara politik tidak ada debat atas masa depan IKN. IKN kota masa depan bukan kota hantu,” jelasnya.