PON 2028 Tanpa Venue Baru, Pemerintah Fokus pada Efisiensi dan Prestasi

apakabar.co.id, JAKARTA – Pemerintah resmi memulai persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dengan menetapkan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah utama, serta Daerah Khusus Jakarta sebagai daerah pendukung penyelenggaraan.

Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) tuan rumah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir kepada para gubernur terkait di Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6).

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, PON 2028 akan mengusung konsep efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Pemerintah menegaskan tidak akan membangun venue olahraga baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik, bukan hanya sukses penyelenggaraan tetapi juga sukses administrasi. Direktif Presiden jelas, anggaran harus tepat sasaran dan tidak boleh ada pembangunan venue baru," kata Erick.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menghindari munculnya fasilitas olahraga yang tidak termanfaatkan setelah ajang berakhir sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.

Selain menata penyelenggaraan, Kemenpora juga mulai menyelaraskan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Sebanyak 21 cabang olahraga prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menjadi acuan utama karena berkaitan langsung dengan target prestasi Indonesia di level internasional.

Meski demikian, jumlah total cabang olahraga yang dipertandingkan masih akan dievaluasi bersama KONI dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kemampuan anggaran daerah.

"PON harus menjadi bagian dari roadmap olahraga nasional. Jangan sampai cabang atau nomor yang menjadi prioritas Olimpiade justru tidak dipertandingkan," ujar Erick.

Persoalan perpindahan atlet antardaerah juga menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Menpora Taufik Hidayat menilai praktik transfer atlet demi mengejar medali harus dibatasi agar daerah lebih fokus membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan.

"Saya harap nanti bersama KONI kita bisa mengatur lebih baik. Jangan hanya karena mengejar medali lalu jor-joran merekrut atlet dari daerah lain," kata peraih emas Olimpiade Athena 2004 itu.

Sebagai daerah pendukung, Jakarta menyatakan siap menyediakan fasilitas olahraga, transportasi, dan akomodasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut ibu kota memiliki 36 venue milik pemerintah pusat dan sekitar 220 fasilitas olahraga milik pemerintah daerah yang siap digunakan apabila dibutuhkan.

Selain itu, pengembangan jaringan transportasi seperti LRT Velodrome–Manggarai, MRT, TransJakarta, dan JakLingko diyakini akan semakin memudahkan mobilitas atlet, ofisial, dan suporter selama PON berlangsung.

Di sisi lain, NTB dan NTT mengaku telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung sejak jauh hari. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut kepastian penetapan tuan rumah menjadi momentum penting karena waktu persiapan yang tersisa relatif singkat.

"Semakin cepat SK ini keluar, semakin panjang waktu persiapan yang kami miliki. Ini yang sudah lama kami tunggu," ujar Iqbal.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp250 miliar secara bertahap hingga 2028. Pertandingan direncanakan tersebar di 14 kabupaten dan kota untuk memperluas dampak ekonomi dan pariwisata.

"Kami ingin penyelenggaraan ini tidak hanya sukses olahraga, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan pariwisata bagi masyarakat," kata Melki.