Selat Hormuz Bergejolak, Ketahanan Energi RI Diuji: Pemerintah Diingatkan Tak Lagi Reaktif

Di tengah situasi tersebut, muncul perbandingan mencolok. Tiongkok dinilai mampu mengantisipasi krisis dengan memperkuat cadangan energi jangka panjang. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi keterbatasan ruang gerak dan cenderung merespons secara jangka pendek.

Kondisi demikian menjadi peringatan serius bahwa ketahanan energi nasional belum benar-benar siap menghadapi guncangan global yang berulang.

Indonesia saat ini memiliki cadangan operasional energi sekitar 20–30 hari. Angka itu jauh di bawah standar negara dengan sistem ketahanan energi kuat yang mampu menahan tekanan krisis dalam jangka panjang.

Fitra Wahyuni, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sulawesi Utara, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan.

"Tiongkok memainkan strategi jangka panjang dengan mengamankan stok dan mengontrol pasar. Sementara Indonesia masih sangat bergantung pada volatilitas global. Pola buka-tutup Selat Hormuz ini terus menguras ketahanan fiskal kita," ujar Fitra dalam keterangannya, Senin (20/4). 

Menurut Fitra, ketahanan energi kini harus dilihat sebagai bagian dari kedaulatan nasional, bukan sekadar isu teknis atau lingkungan.

Seiring meningkatnya ketidakpastian global, sejumlah risiko mulai mengemuka dan perlu direspons lebih serius.

Pertama, potensi jebakan ketergantungan energi fosil atau energy lock. Ketergantungan pada impor membuat ekonomi nasional sensitif terhadap fluktuasi harga. 

Jika tekanan berlangsung lama, dampaknya bisa meluas ke sektor lain seperti pangan dan kesehatan. Pengalaman di Kuba menjadi pengingat akan pentingnya sistem energi yang tangguh.

Kedua, ketimpangan dalam distribusi manfaat energi. Di sejumlah wilayah seperti Sulawesi, ekspansi PLTU untuk industri terus berjalan, namun masyarakat masih menghadapi mahalnya energi dan keterbatasan akses. 

"Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi arah kebijakan agar manfaat energi lebih merata," kata Fitra. 

Ketiga, tekanan ekonomi biaya tinggi. Setiap gejolak di Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan harga energi domestik. Upaya pemerintah menahan harga melalui subsidi memang membantu dalam jangka pendek, tetapi tanpa cadangan yang kuat, kebijakan ini sulit bertahan lama.

Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi mengingatkan bahwa kondisi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.

Ada tiga langkah strategis yang dinilai penting. Pertama, meningkatkan Cadangan Penyangga Energi nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pola pengadaan jangka pendek.

Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis desentralisasi, sehingga pasokan energi tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika global.

Ketiga, memastikan kebijakan energi lebih berpihak pada kebutuhan publik, bukan hanya pada sektor industri.

Menurut Fitra menegaskan, dunia kini memasuki fase baru di mana energi menjadi bagian dari dinamika geopolitik.

"Kita belum dalam kondisi krisis, tetapi berada di titik yang perlu diwaspadai serius. Tanpa perubahan, risiko akan semakin besar," tegasnya.

Senada, Bondan Andriyanu dari Greenpeace Indonesia menilai situasi ini sebagai momentum penting untuk berbenah. Itu karena ketergantungan pada energi fosil membuat sistem energi Indonesia rentan. 

"Energi terbarukan yang terdesentralisasi bisa menjadi solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan," ujarnya.

Dengan dinamika global yang terus berubah, Indonesia dihadapkan pada pilihan penting: tetap bertahan dengan pola respons jangka pendek, atau mulai membangun sistem ketahanan energi yang lebih kuat.

Peringatan itu menjadi relevan, karena setiap gangguan di Selat Hormuz bukan hanya soal harga minyak,tetapi juga ujian terhadap kesiapan kebijakan nasional.

Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, tekanan yang datang berulang bisa berubah menjadi beban yang semakin sulit dikendalikan.